Bitung -- Festival HAM 2024 resmi diakhiri. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai dan Wali Kota Bitung Maurits Mantiri didaulat untuk menyampaikan sambutan pada seremoni penutupan yang diselenggarakan di Aula Sarundajang Kantor Pemerintah Kota Bitung pada Rabu (31/7/2024).

Abdul Haris Semendawai dalam sambutannya, mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Festival HAM 2024.

“Kerjasama ini menunjukkan sinergi yang luar biasa dan mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan semangat kolaborasi ini, kami berharap dapat terus memperkuat jaringan dan hubungan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif,” ungkap Semendawai.

Ia juga berharap nantinya perjuangan hak asasi manusia terus menguat. “Festival HAM 2024 bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan langkah awal untuk semakin memperkuat perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Semangat dan komitmen yang telah kita bangun di sini harus kita bawa ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan kerjasama, berbagi pengetahuan, dan mencari solusi bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif,” kata Semendawai.

Berakhirnya Festival HAM 2024 ini ditandai dengan dibacakannya Deklarasi Bitung, "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah Hingga Nasional." Deklarasi dibacakan oleh Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan, Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden Sunarman Sukamto, Dewan Pengurus INFID Khairani Arifin, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan diikuti oleh seluruh peserta dan partisipan yang hadir dalam Festival HAM 2024.

Deklarasi Bitung berisi 9 butir poin rekomendasi, yang menyebutkan sebagai berikut: mendesak Presiden, DPR dan kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM; mendesak kepemimpinan nasional baru memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM; mendesak kepemimpinan nasional baru dan daerah siapapun pemimpinnya harus memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara dan kelompok minoritas memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi; mendorong perlindungan, pemulihan yang adil terhadap korban kekerasan seksual; mendorong berbagai pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas; mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk dapat terlibat secara aktif serta bermakna pada kerangka strategi nasional aksi pencegahan korupsi dalam rangka efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah; melanjutkan upaya penyelesaiaan pelanggaran HAM berat baik yudisial maupun non-yudisial; mendorong semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada agar menjalankan proses demokrasi ini dengan penuh integritas, transparansi, dan memberikan hak suara yang sama kepada semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas; memberikan dan memastikan ruang aman bagi pembela HAM untuk kebebasan berekspresi dan berbicara dalam berbagai forum dan ruang publik. Selengkapnya dapat disimak dalam tautan Festival HAM. (AAP/BA)