INDOPOD.CO.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan segera menangani masalah kemanusiaan di Nduga akibat kontak senjata antara TNI dan kelompok bersenjata.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya telah memantau langsung ke Nduga dan bertemu semua unsur untuk memahami persoalan yang ada.
"Saya sudah minta Menko PMK
untuk menangani persoalan kemanusiaan yang hadir dan terjadi akibat peristiwa
itu. Itu sudah kami sampaikan. Nah, sampai hari ini saya tunggu mereka mau
bertindak apa," ucap Amiruddin di Jakarta (14/2019).
Ia menyebut adanya pengungsian di Nduga merupakan masalah kemanusiaan yang semestinya segera ditangani Kemenko PMK karena masuk dalam kewenangan kementerian itu.
Soal kondisi di lapangan yang
dijumpainya dan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Kemenko PMK,
Amiruddin enggan membeberkannya. "Pokoknya ada masalah," kata dia.
Ada pun Tim Investigasi Kasus
Nduga Papua menemukan banyak warga sipil yang kini trauma akibat kontak senjata
TNI dengan kelompok bersenjata dalam beberapa waktu terakhir buntut insiden
penembakan mematikan kelompok itu terhadap pekerja di Nduga.
Menurut anggota Tim Investigasi
Kasus Nduga Papua Pater John Djonga, warga Nduga yang tidak terlibat aksi ikut
terdampak sehingga banyak yang mengungsi ke hutan dan kawasan lainnya untuk
menghindari dampak operasi militer.
"Hasil investigasi yang
ditemukan memperlihatkan ibu-ibu melahirkan di hutan ketika mereka berada di
pengungsian. Mereka juga sulit mengakses pertolongan medis," kata John.
Dampak lain yang dirasakan warga
Nduga di saat ini, kata dia, adalah tidak dapat menjalani aktivitas seperti
biasa, termasuk beribadah. Untuk itu, Tim Investigasi Kasus Nduga Papua
merekomendasikan agar ada dialog lintas elemen untuk mengatasi bencana
kemanusiaan itu.(ant)
Dani Tri Wahyudi
