Jakarta - Debat keempat Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto telah rampung. Ada sejumlah catatan yang dinilai luput disinggung kedua capres tersebut.

Tema yang diangkat dalam debat keempat adalah ideologi, pertahanan-keamanan, pemerintahan, dan hubungan internasional. Jokowi dan Prabowo saling beradu argumen seputar isu yang diangkat, khususnya masalah pertahanan dan keamanan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan Jokowi dan Prabowo tidak mengangkat isu perlindungan TKI di luar negeri. Seperti diketahui, isu luar negeri yang ditekankan Jokowi dan Prabowo lebih pada diplomasi dan soal pengungsi etnis Rohingnya di Rakhine State.

"Hal terlupakan adalah soal perlindungan WNI, terutama TKI yang bermasalah secara hukum di luar negeri," ujar Ketua Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM Hairansyah di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Kita dituntut lebih berperan dalam penyelesaian konflik, baik sebagai calon anggota Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBBm serta negara berdaulat dalam keterlibatan konflik kawasan, terutama Timur Tengah (Palestina), Rohingya (Myanmar), dan di berbagai tempat. Demikian halnya soal refugee juga belum muncul, padahal secara faktual terdapat ribuan pencari suaka yang berada di Indonesia menuju," ujarnya.

Mengenai isu pertahanan, Komnas HAM menyoroti tidak adanya pembahasan mengenai dampak penguatan pertahanan dan perluasan teritori kelembagaan. Jokowi dan Prabowo dianggap masih berkutat dengan strategi penguatan dan perluasan teritori kelembagaan.

"Dampak yang harus dipikirkan adalah adalah ancaman terhadap hak asasi manusia dengan membuat komando-komando baru yang sangat bersinggungan dengan warga sipil dan kelompok lokal, karena tidak hanya berkaitan dengan faktor pertahanan dan keamanan, akan tetapi soal konflik agraria dan wilayah hidup," jelas Hairansyah.

Pada debat yang digelar Sabtu (30/3) malam, Jokowi dan Prabowo menyinggung masalah anggaran pertahanan RI. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, keduanya luput dalam soal isu keamanan.

Terkait masalah itu, Taufan menyebut yang perlu diterangkan adalah tentang operasi militer selain perang (OMSP). Dia menilai aturan pelibatan TNI dalam OMSP itu perlu dijelaskan secara rinci.

"Artinya, ketika menjalankan operasi militer selain perang, sesungguhnya bicara tentang keamanan. Dalam pertemuan dengan Mabes TNI, saya katakan harus ada penjabaran yang lebih jelas. Operasi militer selain perang itu memang berwajah sipil dan tentu saja hak asasi manusia menjadi koridor," kata Taufan.

(dkp/dkp)

Tim detikcom – detikNews

https://news.detik.com/berita/d-4493395/yang-disesalkan-dari-debat-capres-keempat