JAKARTA (VOA) —Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada beberapa hal yang luput dalam debat
keempat antara calon presiden petahana Joko Widodo dengan kandidat Prabowo
Subianto.
Isu tersebut di antaranya adalah
soal perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, soal ribuan pengungsi
asing atau pencari suaka di Indonesia yang menunggu penempatan di negara
ketiga, dan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain
perang.
Salah satu masalah penting yang
tidak dibahas kedua calon presiden tersebut, menurut Ketua Tim Pemantau Pemilu
2019 Komnas HAM, Hairansyah, adalah soal perlindungan warga negara Indonesia di
luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia.
"Hal yang terlupakan adalah soal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama TKI, yang bermasalah secara hukum di luar negeri yang juga luput dibahas secara detail," kata Hairansyah.
Migrant Care Sayangkan Tak
Dibahasnya Isu Pekerja Migran
Penyesalan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, yang mengatakan, “Semestinya pesta demokrasi ini tak boleh meninggalkan dan melupakan siapapun, no one left behind. Sebagai aktivitas mobilitas antar negara, migrasi tenaga kerja adalah subyek politik dan diplomasi luar negeri. Bahkan dalam perkembangan geopolitik kontemporer, isu migrasi tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan perkara pertahanan sebagai non-traditional security issues.”
Komnas HAM juga menyayangkan
tidak dibahasnya isu ribuan pengungsi asing atau pencari suaka di Indonesia
yang sedang menunggu penempatan di negara ketiga. Padahal Indonesia dituntut
berperan besar dalam penyelesaian konflik internasional, termasuk soal
pengungsi asing ini.
Terkait pertahanan, Komnas HAM
menilai Jokowi dan Prabowo belum membahas tentang dampak dari penguatan
pertahanan dan perluasan teritori kelembagaan. Keduanya dianggap masih berkutat
dengan strategi penguatan dan perluasan teritori kelembagaan.
Komnas HAM Sayangkan Tak
Dibahasnya Isu Keamanan & Operasi Militer Selain Perang
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan
Damanik menyoroti masalah keamanan yang tidak dibahas secara spesifik dalam
debat keempat tersebut, padahal isu keamanan adalah persoalan masyarakat
sehari-hari. Ditambahkannya, yang perlu dijelaskan oleh kedua calon presiden
dalam debat keempat itu mestinya mengenai operasi militer selain perang.
Menurutnya, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain
perang harus dijelaskan secara rinci.
"Artinya ketika menjalankan operasi militer selain perang, sesungguhnya berbicara tenatang keamanan. Dalam pertemuan dengan Mabes TNI, kita katakan harus ada penjabaran lebih jelas sehingga operasi militer selain perang itu memang berwajah sipil, memperkuat polisi dalam rangka keamanan dan tentu saja prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi koridor," ujar Taufan Damanik.
TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Yakinkan
Komitmen pada Persoalan TKI
Salah satu juru bicara tim
pemenangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan
debat berlangsung sangat terbatas dan bergantung juga pada pertanyaan dari
panelis. Diakuinya bahwa persoalan ideologi dan pertahanan yang paling kuat
mengemuka dalam debat itu, tetapi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin senantiasa berkomitmen
mengatasi persoalan TKI dan masalah-masalah terkait lainnya.
BPN Prabowo-Sandiaga Pastikan
Penguatan TNI
Hal yang sama juga diungkapkan,
Tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Andre Rosiade mengatakan waktu
yang tersedia dalam debat sangat terbatas sehingga memang tidak semua masalah
bisa disampaikan. Meski demikian kata Andre Prabowo-Sandi berkomitmen
memastikan tenaga kerja Indonesia di luar negeri akan lebih dilindungi. TNI
lanjutnya juga akan diperkuat
“Pak Prabowo memastikan Tentara Nasional Indonesia profesional. Untuk non perang, kita juga akan pastikan sesuai dengan undang-undang tanpa membuat TNI masuk dwi fungsi ABRI,” tegasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
kembali menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La,
Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini membahas soal ideologi, pemerintahan,
keamanan dan hubungan internasional.
Salah satu yang topik pertahanan yang di muncul dalam debat tersebut soal anggaran pertahanan dalam APBN yang masih kecil porsinya.
Calon presiden nomor urut dua
Prabowo Subianto menyatakan kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia masih
jauh dari yang diharapkan. Prabowo menilai anggaran kecil ini karena negara
tidak punya uang, akibatnya larinya aset Indonesia ke luar negeri. Dengan
pertahanan dan keamanan negara yang rapuh, tambahnya, Indonesia tidak memiliki
kekuatan militer yang kuat untuk bisa mengantisipasi gangguan yang mengancam
kedaulatan negara.
Sementara itu calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo menjamin bahwa pertahanan dan keamanan negara Indonesia sudah terjaga dengan baik. TNI kata Jokowi sudah diperintahkan membuat gelar pasukan yang terintegrasi, seperti TNI menjaga titik-titik terpinggir di Indonesia dengan sangat baik. (fw/em)
Fathiyah Wardah
