Jakarta: Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kementerian Koordinator bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan segera mengatasi masalah kemanusiaan di Nduga akibat
kontak senjata antara TNI dan kelompok bersenjata.
Komisioner Pemantauan dan
Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin mengatakan bahwa pihaknya telah memantau
langsung ke Nduga dan bertemu semua unsur untuk memahami persoalan yang ada.
"Saya sudah minta Menko PMK untuk menangani persoalan kemanusiaan yang hadir dan terjadi akibat peristiwa itu. Itu sudah kami sampaikan. Nah, sampai hari ini saya tunggu mereka mau bertindak apa," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas Ham Amiruddin, di Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.
Amiruddin menyebut adanya
pengungsian di Nduga merupakan masalah kemanusiaan yang semestinya segera
ditangani Kemenko PMK. Pasalnya permasalahan ini masuk dalam kewenangan
kementerian tersebut.
Soal kondisi di lapangan yang
dijumpainya dan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Kemenko PMK,
Amiruddin enggan membeberkannya. "Pokoknya ada masalah," kata dia.
Sementara itu, Tim Investigasi
Kasus Nduga Papua menemukan banyak warga sipil yang kini trauma akibat kontak
senjata TNI dengan kelompok bersenjata, buntut insiden penembakan mematikan
kelompok itu terhadap pekerja di Nduga. Menurut anggota Tim Investigasi Kasus
Nduga Papua Pater John Djonga, warga Nduga yang tidak terlibat aksi ikut
terdampak sehingga banyak yang mengungsi ke hutan dan kawasan lainnya untuk
menghindari dampak operasi militer.
"Hasil investigasi yang
ditemukan memperlihatkan ibu-ibu melahirkan di hutan ketika mereka berada di
pengungsian. Mereka juga sulit mengakses pertolongan medis," kata Pater
John, di Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019.
Dampak lain yang dirasakan warga
Nduga di saat ini, terang John, adalah tidak dapat menjalani aktivitas seperti
biasa, termasuk beribadah. Untuk itu, Tim Investigasi Kasus Nduga Papua
merekomendasikan agar ada dialog lintas elemen untuk mengatasi masalah
kemanusiaan itu.
(EKO)
Muhammad Syahrul Ramadhan