JawaPos.com - Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat bicara terkait pasca debat ketiga calon wakil
presiden yang telah berlangsung Minggu malam (17/3). Dia mengingatkan dua
pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk mengedepankan prinsip
pemerataan dan kesetaraan dalam misi dan program yang dihadirkan.
Komisioner Bidang Pemantauan dan
Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin menilai cara pandang kedua pasangan calon
masih cenderung Jawasentris. "Iya (terjadi di) selama tiga kali debat ini,
apalagi yang kemarin itu (debat ketiga). Dalam konteks HAM itu ada prinsip
kesetaraan, penyetaraan," kata Amiruddin dalam Catatan Kritis Terhadap
Komitmen HAM Cawapres di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (18/3).
Menurut Amiruddin, tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya kental dengan perspektif HAM. Sebab, tema tersebut menyangkut hak dasar manusia.
Namun, dia menyesalkan cawapres
nomor urut 01 Ma'ruf Amin dan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak
mengedepankan perspektif HAM. "Tema debat semalam adalah sebenarnya tema
yang sangat HAM karena menyangkut pelayanan kepada segenap rakyat. Semacam
janji untuk lima tahun ke depan. Tapi saya melihat, mungkin kedua cawapres kita
belum familiar dengan UU Nomor 11 tahun 2005. Sehingga eksplorasinya enggak
berkembang," ujarnya.
Dia menuturkan, semestinya kedua
paslon berkaca pada UU Nomor 11 tahun 2005 terkait Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang salah satu indikator
terpenuhinya ialah hak dalam pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan
budaya adalah ketersediaan. Amiruddin menilai kedua cawapres tidak
mengeksplorasi rancangan jangka panjang program yang ditawarkan.
"Kita belum lihat ketersediaan
seperti apa yang mau dirancang lima tahun ke depan untuk menjawab persoalan
pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak melihat republik
ini banyak wilayah, pulau-pulau kecil, tersebar di pedalaman-pedalaman,
bagaimana ke depan itu dalam 5 tahun berikutnya?" jelas dia.
Dia menegaskan, pemenuhan hak
pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya harus menjangkau
sebanyak mungkin rakyat Indonesia. "Dan jika dia diadakan, mesti
terjangkau. Nah itu yang saya lihat, sehingga prinsip ini tidak
terelaborasi," tuturnya.
Amiruddin mengingatkan, apabila
terpilih, siapun calonnya maka perlu memilik program-program yang bisa menjadi
acuan pembangunan negara. "Seluruh gagasan inilah yang dipakai Bappenas
untuk membuat acuan pembangunan nasional. Nah, kalau dari kandidatnya saja
enggak jelas apa yang dituju, bagaimana nanti terjemahan dalam rancangan acuan
pembangunan ke depan," pungkas dia.
Editor : Kuswandi
Reporter : Intan Piliang
