Liputan6.com, Jenewa - Pemerintah Indonesia dikabarkan telah
menyepakati rencana delegasi PBB untuk melawat ke Papua, guna memeriksa
"situasi hak asasi manusia" di Bumi Cendrawasih.
Kantor
Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM) mengatakan bahwa masuknya delegasi PBB ke
Papua telah telah 'disepakati secara prinsip' oleh pemerintah Indonesia. Namun,
KTHAM menjelaskan bahwa kelanjutannya masih menunggu konfirmasi dari Jakarta.
Seperti
dilansir The Guardian, Rabu
(30/1/2019) kantor KTHAM PBB yang dipimpin Michelle Bachelet "telah
terlibat dengan pihak berwenang Indonesia tentang masalah Papua
Barat" terkait "situasi hak asasi manusia yang
berlaku" serta telah meminta akses ke daerah tersebut.
"Pada
prinsipnya Indonesia telah setuju untuk memberikan kantor (KTHAM) akses ke
Papua dan kami sedang menunggu konfirmasi pengaturan," lanjut juru bicara
KTHAM PBB, Ravina Shamdasandi.
Jawaban Dubes RI untuk
PBB
Wakil
Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib mengafirmasi bahwa
pemerintah Indonesia "telah mengundang KTHAM PBB yang akan
diwakili oleh kantor regional-nya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua."
"Undangan sudah disampaikan, jadi tidak bisa
dikatakan KTHAM PBB masih menunggu undangan," kata Dubes Hasan
kepada Liputan6.com, Rabu 30 Januari 2019.
"Pada
Oktober 2018 lalu ketika saya mengadakan pertemuan bilateral dengan KTHAM yang
baru, Michelle Bachelet, dibahas juga pengaturan dan jadwal kunjungan
tersebut."
"Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan pada
tahun 2019 ini," lanjutnya. "Hal yang masih tertunda adalah waktu
yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut."
Menambahkan,
Hasan Kleib mengatakan bahwa ia telah bereaksi di Sidang Dewan HAM PBB pada
2018 ketika KTHAM mengkritik "Indonesia belum memberikan akses."
"Kenyataannya
yang terjadi adalah bahwa kantor perwakilan KTHAM PBB di Bangkok kurang
koordinasi dan beberapa kali fait
accompli jadwal
kunjungan yang disampaikan 1-2 hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu koordinasi
dengan Indonesia."
Tragedi Nduga
Rencana
lawatan kembali mengemuka setelah tragedi pembantaian di Nduga oleh
kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya yang
menangani salah satu proyek infrastruktur Trans Papua pada
Desember 2018.
Sebagai
tanggapan, Indonesia meluncurkan operasi militer di wilayah tersebut.
Operasi militer dikabarkan menyebabkan beberapa korban jiwa dan laporan dugaan
ribuan orang mengungsi setelah mereka melarikan diri ke hutan.
Bulan
lalu, sayap militan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Papua Barat, menyatakan bertanggungjawab
atas pembantaian itu. Mereka mengklaim, para pekerja adalah anggota TNI.
TNI
dan Jakarta telah membantah klaim tersebut.
