Jakarta  – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menjadi pembicara dalam Kunjungan Kerja Profesi I Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti). Kunjungan ini  diselenggarakan di Ruang Pleno Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (07/03/2025).

“Hak Asasi Manusia juga Pancasila dan Demokrasi ditempatkan pada posisi I Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komnas HAM telah menyelaraskan Asta Cita dalam program – program Komnas HAM,” tutur Atnike saat menyampaikan materi terkait strategi Komnas HAM dalam mendukung Asta Cita.

Selain Ketua Komnas HAM, kunjungan dari Lemdikpol dihadiri oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Endang Sri Melani dan Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama Gatot Ristanto. Kunjungan kali ini bertajuk “Pancasila, Demokrasi, dan HAM: Peran Komnas HAM dalam Mendukung Asta Cita”.

Asta Cita merupakan 8 (delapan) program yang dirancang oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan makmur untuk  meraih keberhasilan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas.

Dalam materi yang disampaikan, Atnike memaparkan kelembagaan dan tugas fungsi Komnas HAM, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, program-program Komnas HAM (isu prioritas lembaga), koordinasi Komnas HAM dengan stakeholders, serta tantangan dan strategi Komnas HAM untuk mendukung Asta Cita. Dalam Asta Cita I, Atnike juga menjelaskan Pancasila sebagai fondasi negara, Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dan HAM sebagai prasyarat Demokrasi.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa Pancasila merupakan nilai utama dalam hukum dan kebijakan. Nilai ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis demokrasi dan HAM. Sebagai sistem pemerintahan, Demokrasi yang sehat memastikan pelindungan HAM bagi rakyat. Kedaulatan  berada di tangan rakyat sehingga kebijakan harus mencerminkan kehendak rakyat. Pelindungan HAM adalah tujuan dan syarat utama dalam demokrasi sehingga Negara wajib menjamin HAM melalui kebijakan, keputusan, dan tindakan, ujar Atnike.

Atnike kemudian menyampaikan 3 (tiga) program Komnas HAM yang menjadi Prioritas Nasional (PN) pada 2025. Program-program tersebut adalah Pengamatan Situasi HAM di Papua Menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif, Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Melalui Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban, dan Penilaian HAM.

Selanjutnya Atnike mengatakan bahwa untuk mendukung program Asta Cita, Komnas HAM memiliki sejumlah tantangan seperti masih tingginya aduan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, kebijakan-kebijakan yang berisiko melanggar HAM, kesenjangan literasi dan pemahaman HAM di masyarakat, belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, serta dukungan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM.

Untuk menjawab tantangan itu, lanjut Atnike, Komnas HAM melakukan beberapa strategi seperti penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L/D, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan HAM dan kebijakan dan program Pembangunan, pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab negara, penguatan kompetensi kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyebarluasan dan peningkatan wawasan HAM.

Dalam sesi diskusi tanya jawab, para peserta secara aktif memberikan beberapa pertanyaan kepada Ketua Komnas HAM terutama terkait isu-isu HAM terkini. Menutup diskusi, Atnike berharap para peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan bagi warga negara melalui materi dan diskusi yang telah disampaikan Komnas HAM.

Penulis : Feri

Editor : Liza

Foto: Mustofa