Kabar Latuharhary - Setiap tahunnya, tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Mengutip dari link website https://rri.co.id/denpasar/daerah/1297753/hari-keadilan-sosial-sedunia, tema tahun 2025 berfokus pada “Memberdayakan Inklusi: Menjembatani Kesenjangan untuk Keadilan Sosial". Hari ini menjadi momen refleksi bagi kita semua tentang apa arti keadilan sosial di tengah dunia yang terus berubah.

Tahun ini, tantangannya makin nyata dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.  Kebijakan ini mendorong seluruh Kementerian/Lembaga untuk berinovasi dan menyusun strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan program dan kegiatannya.

Di atas kertas, efisiensi anggaran mungkin terlihat seperti langkah cerdas untuk mengatur sumber daya, namun bagi lembaga seperti Komnas HAM yang bertugas menangani isu-isu penting terkait keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemangkasan anggaran bisa menjadi rintangan dan kendala yang cukup berarti. Bayangkan, ketika agenda penting harus dikurangi karena terbatasnya anggaran, sementara kasus pelanggaran HAM justru terus bertambah setiap tahunnya.

Efisiensi Anggaran: Antara Harapan dan Kenyataan

Kebijakan efisiensi anggaran bukanlah hal baru. Tujuannya sederhana: memaksimalkan penggunaan dana secara efektif. Namun, dalam praktiknya, efisiensi ini justru mempersulit ruang gerak lembaga HAM untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Komnas HAM mengalami pemangkasan anggaran hampir sebesar 50% yang berdampak cukup signifikan, baik di Pusat maupun di Sekretariat Komnas HAM di 6 (enam) Provinsi terhadap dukungan substansi maupun operasional.

Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tentunya membawa pengaruh yang besar untuk Komnas HAM. Beberapa program yang telah direncanakan terpaksa dihentikan atau terpaksa dilaksanakan dengan sangat minimalis. Termasuk anggaran operasional yang sangat terbatas sehingga menyulitkan pencapaian output. Kendati ini menjadi tantangan, namun bisa menjadi kesempatan bagi Komnas HAM untuk tetap membuktikan kualitas kinerjanya. 

Dalam situasi anggaran yang terbatas, Komnas HAM harus tetap responsif dalam menangani isu HAM yang semakin kompleks dan mendesak. Meskipun upaya penegakan terus dilakukan, pelanggaran HAM tetap meningkat, sehingga penentuan prioritas penanganan kasus menjadi hal yang sangat penting. Di sini peran Sekretariat Komnas HAM di berbagai provinsi untuk melakukan penjangkauan langsung ke wilayah yang membutuhkan perhatian khusus menjadi sangat penting.

Di sisi Penegakan HAM, beberapa langkah seperti memanfaatkan teknologi digital, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, hingga memperkuat sinergi dengan media bisa menjadi alternatif yang efektif untuk mendorong efektivitas penegakan HAM.

Selain itu, dalam upaya Pemajuan HAM, dibutuhkan beberapa strategi yang efektif diantaranya dengan mengoptimalkan kemitraan dalam penyebarluasan wawasan HAM, mengadvokasi hasil rekomendasi kebijakan dari kajian yang telah disusun oleh Komnas HAM baik melalui audiensi maupun high level dialog.

Dengan strategi yang lebih adaptif, Komnas HAM tetap bisa menjalankan tugas dan mandatnya di tengah keterbatasan anggaran. Fokusnya tidak lagi pada kuantitas penanganan kasus yang ditangani, namun pada kualitas penanganan kasus yang benar-benar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan memastikan pemenuhan HAM tetap diimplementasikan. Begitu juga dengan Pemajuan HAM yang semakin memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan mitra dalam kajian, penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Hari Keadilan Sosial Sedunia adalah pengingat bagi kita semua bahwa keadilan sosial bukan sekadar jargon. Ia adalah hak setiap orang. Di tengah tantangan yang ada, kita sebagai masyarakat juga bisa berperan dengan meningkatkan kesadaran publik, mendukung kebijakan yang berpihak pada hak asasi, dan menyuarakan isu-isu yang sering terabaikan.

Keterbatasan anggaran mungkin mempersempit langkah, tapi semangat untuk menegakkan keadilan tidak boleh surut. Pada akhirnya, perjuangan kita bukan sekadar angka atau laporan, melainkan harapan bagi mereka yang suaranya sering kali tidak terdengar.

Penulis : Liza Yolanda

Editor : Hari Reswanto, Endang Sri Melani