Pendidikan dan Penyuluhan

Festival HAM, Langkah Awal Menciptakan Kabupaten/ Kota HAM di Indonesia

Kabar Latuharhary – Festival Hak Asasi Manusia (Festival HAM) akan kembali akhir Juli mendatang. Festival HAM merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), serta beberapa lembaga pendukung lainnya. Pada tahun ini, Kota Bitung, Sulawesi Utara terpilih sebagai tuan rumah Festival HAM 2024.

“Kota Bitung adalah kota pertama pelaksanaan Festival HAM di Indonesia timur,” ungkap Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM saat Media Briefing pelaksanaan Festival HAM 2024, Kamis (11/7/2024) di Kantor Komnas HAM, Menteng.

Lebih lanjut, Putu menyampaikan bahwa membudayakan hak asasi manusia melalui Festival bukan pekerjaan yang mudah. Sejak 2014, INFID mulai menginisiasi Gerakan Kabupaten/ Kota HAM di Indonesia dengan mengadakan Konferensi Kabupaten/Kota HAM kemudian Komnas HAM turut serta didalamnya disusul oleh KSP pada 2017 untuk memperkuat program Festival HAM.

Festival HAM merupakan ajang promosi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki konsentrasi dan perspektif yang lebih baik dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.  “Festival HAM merupakan bentuk apresiasi bagi tuan rumah. Ini bukan awarding, tapi lebih kepada apresiasi. Karena kalau kita apresiasi ini merupakan langkah-langkah maju yang mungkin sudah dilakukan untuk oleh Pemerintah Kota Bitung untuk menjadikan Kota Bitung sebagai epicentrum aktivitas terhadap kegiatan hak asasi manusia,” lanjut Putu.


Hal itu senada dengan yang disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP, Mugiyanto bahwa Festival HAM  awalnya dirancang sebagai forum bagi Pemerintah Daerah untuk berbagi pelaksanaan hak asasi manusia yang terinspirasi dari World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang diadakan pertama kali pada 2011, di Gwangju, Korea Selatan.

“INFID kemudian menggandeng Komnas HAM sebagai Lembaga HAM Nasional. Kerja-kerja dan promosi soal hak asasi manusia tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan Komnas HAM agar dampaknya semakin luas,” terang Mugi.

Disampaikan pula oleh Mugi, Kantor Staf Presiden terlibat sejak 2017 karena arahah Presiden Jokowi. Pada Desember 2015 pada saat pidato peringatan Hari HAM, presiden memberikan apresiasi kepada inisiasi Kabupaten/ Kota Ramah HAM. “Arahan Presiden pada waktu itu supaya diperbanyak Kabupaten/ Kota yang Ramah HAM”, terang Mugi. Arahan ini juga sejalan dengan amanat Konstitusi yang mengatakan bahwa tanggungjawab HAM itu adalah negara, khususnya pemerintah.

Narasumber lain yang hadir, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Mistohizzaman meyampaikan satu dekade pelaksanaan Festival HAM ada beberapa catatan baik, salah satunya adalah ada beberapa inisiatif baik yang bertahan lama, misalnya adanya Desk HAM di Wonosobo yang sampai sekarang terus bekerja. Desk HAM Wonosobo didukung oleh Peraturan Daerah untuk memastikan Desk HAM ini bekerja untuk memastikan pelindungan dan pemenuhan HAM di Wonosobo.

“Festival HAM ini salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan HAM juga peningkatan pemahaman terkait HAM. Banyak sekali secara prinsipil, HAM dimaknai secara tidak akurat,” tegas Iwan.

Plt. Asisten 1 Kota Bitung, Albert Sergius yang juga hadir secara langsung dalam kegiatan ini menyampaikan persiapan yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan Festival HAM tahun ini. Selain itu, Albert juga menyampaikan harapan dari Pemerintah Kota Bitung. Setelah dilaksanakan Festival HAM 2024 harapannya dari Bitung bisa muncul para pegiat HAM, selain itu muncul kebijakan-kebijakan terkait hak asasi manusia.

“Festival ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kota Bitung untuk berbenah ke arah yang lebih baik dalam menciptakan salah satu Kota HAM di Indonesia. Kami berharap Kota Bitung nantinya terus menghadirkan kebijakan-kebijakan, program-program yang lebih menghormati hak asasi manusia, termasuk tersedianya ruang sipil bagi masyarakat untuk berkontribusi membangun bersama Kota Bitung. Lebih dari itu, kami berharap berikutnya lebih banyak lagi Kota/ Kabupaten HAM di Indonesia yang memiliki perspektif HAM yang lebih baik,” pungkas Putu.

 

Penulis : Utari Putri Wardanti

Editor : Liza Yolanda

Short link