Jakarta - Dalam Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Negara melakukan pemantauan pemilu ke sejumalah wilayah di Indonesia. Di Wilayah DKI Jakarta, Tim dibagi menjadi dua yaitu JKT 1 (satu) dan JKT 2 (dua).

Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Warga Negara,   Pramono Ubaid Tanthowi Blusukan ke Rusun Kampung Bayan, Jakarta Utara pada Rabu, 14 Februari 2024.

Sekitar 65 KK menempati Rusun Kampung Bayam ini namun belum secara legal karena belum mendapat izin. Hal ini karena janji pihak-pihak tertentu untuk memberikan Rusun Bayam yang belum juga terealisasi.

Dari keterangan yang diperoleh, diketahui bahwa tidak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi tersebut. Warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) akan melakukan pencoblosan di TPS sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing. Warga berharap perizinan tinggal di Rusun Bayam segera diberikan dan untuk Pemilu periode selanjutnya ada TPS yang tersedia di lokasi tersebut.

Melanjutkan Blusukan, Pramono yang didampingi anggota Tim JKT 1 (Satu) mendatangi Kampung  Susun Aqurium di Penjaringan, Jakarta Utara.

Walaupun mempunyai masalah serupa dengan Kampung Bayan. Kondisi di Kampung Susun Aquarium berbanding terbalik dengan  Kampung Bayan. Di sini proses pemilihan berjalan lancar. Terdapat TPS di Lokasi. Selain itu, aksesibilitas untuk warga yang memiliki disabilitas juga terfasilitasi dengan baik.

Namun, sama seperti wilayah lain, karena faktor curah hujan yang tinggi, proses pemilu dimulai lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan.

Menutup pemantauan di wilayah Jakarta Utara, Pramono berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara. Dalam komunikasi yang dilakukan, Pramono menyampaikan hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses pemantauan pemilu di lokasi yang telah dikunjungi. Ia berharap akan ada perbaikan terkait persoalan yang ditemukan.

Pasca pelaksanaan Pemilu Komnas HAM melalui Tim JKT 1 (satu) melakukan pemantauan ke Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Timur (Kamis, 15/02/2024).

Rusun Marunda terdiri dari 4 (empat) Cluster (A, B, C, dan D) dengan total penghuni kurang lebih 11.000 warga. Menurut keterangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas, pelaksanaan di wilayah tersebut berjalan lancar.

Dari total penghuni Rusun, partisipasi warga mencapai lebih dari 90%. Surat suara cadangan yang tersedia pun masih cukup, tidak mengalami kekurangan. Menurutnya, 21 (dua puluh satu) TPS yang tersedia mempercepat proses pemilu di wilayah tersebut. 

Dalam keterangan yang disampaikan, Ketua KPPS tersebut menyampaikan perlu sosialisasi/simulasi terkait cara memilih/mencoblos. Hal ini disampaikan karena masih banyaknya surat suara yang tidak dapat dihitung karena kesalahan pencoblosan.

Anggota Tim yang bertugas dalam pemantauan ini adalah Yunita Christina, Penata Mediasi Sengketa Muda, Feri Lubis, Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Riski Marita, Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama, Muhammad Agil R dan Azis Pratama, Analis Pengaduan Masyarakat, Winda Kurniasih, Pengolah data, dan Saripudin, Pengadministrasian Umum.

Penulis : Feri Lubis

Editor : Liza Yolanda