Latuharhary-Komnas HAM bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Muhammadiyah meluncurkan Laporan Kajian Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Hak Asasi Manusia (Selasa, 03 Desember 2024), di Kantor Komnas HAM RI. Peluncuran laporan yang dikemas melalui diskusi publik dilaksanakan dalam rangka pekan Hari HAM Sedunia 2024.     

Anis dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan PSN pada awalnya yang dilaksanakan sejak tahun 2016 bertujuan untuk mendorong kesejahteraan perekonomian warga, pemerataan pembangunan tetapi yang terjadi sebaliknya, Komnas HAM banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Inilah yang menjadi urgensi bagi Komnas HAM untuk melakukan kajian dampak PSN terhadap HAM.

“Komnas HAM sejak 2020-2023 menerima pengaduan 114 PSN dari 216 PSN. Jadi separuh lebih dari PSN yang dilaksanakan pemerintah diadukan ke Komnas HAM karena masyarakat menduga ada pelanggaran HAM”, ungkap Anis.

Anis juga mengungkapkan secara metodologi laporan ini disusun dengan menganalisa data aduan yang masuk, diskusi terfokus bersama organisasi masyarakat sipil, ahli, akademisi, serta pemerintah, studi lapangan ke beberapa PSN, studi literatur, media monitoring, dan lainnya. Substansi yang diluncurkan masih berupa temuan awal yang akan di perdalam lewat diskusi. Berdasarkan kajian HAM ini ada lima (5) temuan awal yang menjadi fokus, yaitu terkait dengan tata kelola PSN yang bermasalah; pengadaan lahan dilakukan secara tidak adil dan fair; adanya dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran alam; tidak adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban oleh pemerintah yang berdampak pada transparansi; dan dugaan serangkaian pelanggaran HAM, terutama hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak atas rasa aman, hak kelompok rentan, serta lainnya.

Dalam kegiatan ini hadir sebagai pemapar kajian Analis Kebijakan Ahli Madya Mimin Dwi Hartono, dengan para narasumber yaitu Usman Hamid, LHKP PP Muhammadiyah, Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),serta Nono Darsono, Kepala Desa Sukamulya yang masyarakatnya terdampak oleh PSN Bandara Kertajati.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina sebagai Komisioner yang ‘menggawangi’ peringatan Hari HAM Sedunia 2024 mempersembahkan kajian HAM ini sebagai hadiah bagi pemerintah yang baru.

“Kami berharap diskusi ini menjadi hadiah bagi pemerintah baru terkait bagaimana rencana melanjutkan infrastruktur yang diharapkan berjalan dengan baik, terutama program yang strategis yang diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan”, tutur Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina pada sambutan penutupannya. 

Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan terhadap perubahan yang telah dilakukan yang kemudian akan dirumuskan secara komprehensif dan dijadikan referensi dalam laporan akhir dampak PSN. Komnas HAM berencana meneruskan rekomendasi ini kepada kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, Komnas HAM berharap potensi pelanggaran hak asasi manusia dapat dicegah, serta penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal. Perencanaan pembangunan juga diharapkan berbasis HAM agar menjadi pedoman yang membuat proses pembangunan lebih terarah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo, beserta jajaran unit kerja dan undangan terkait. (NA/SP-BA)