Jakarta-Komnas HAM bersama Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) TA 2025 serta usulan program.
“Ada tiga rencana kerja tambahan. Ini sudah kami paparkan sebelumnya. Ada tiga yang ingin kami kembangkan pada 2025. Pertama, memastikan pembangunan IKN berkesesuaian dengan HAM, penguatan pelaksanaan tusi Komnas HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan dan renovasi gedung kantor,” jelas Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Pagu anggaran 2025 Komnas HAM sebesar Rp 130.523.737.000 yang peruntukannya bagi Komnas HAM Rp 99.573.230.000 dan Komnas Perempuan Rp 30.950.507.000.
“Sebesar 38,2 miliar untuk operasional pegawai, 20,6 miliar operasional barang dan 40,7 miliar belanja operasional,” terang Atnike.
Mencermati perbandingan pagu anggaran dan pagu Belanja Pegawai Komnas HAM TA 2025 tersebut, besarannya dinilai belum memenuhi kebutuhan pokok Belanja Pegawai TA 2025, khususnya untuk penyesuaian hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komnas HAM, serta Gaji ASN, penyesuaian kenaikan tujangan kinerja pegawai dari 60% ke 70% yang telah disetujui oleh Presiden melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2024.
Atnike juga menyinggung kekuranggan anggaran untuk proyeksi Penambahan SDM TA 2025 serta kebutuhan tunjangan jabatan fungsional penata mediasi Sengketa HAM yang saat ini dalam proses persetujuan Presiden.
Menanggapi paparan tersebut, Komisi III DPR berkomitmen akan memperjuangkan usulan tambahan beserta program yang diajukan Komnas HAM sebesar Rp37.172.594.000,- dan Komnas Perempuan sebesar R34.023.959.000,- sehingga menjadi Rp201.720.290.000,-
Selanjutnya, Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan anggaran tahun 2025 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dan dihadiri oleh beberapa fraksi di antaranya PDIP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Pimpinan KPK serta LPSK juga hadir dalam rapat kerja tersebut.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Ketua Abdul Haris Semendawai, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian, Sekretaris Jenderal Henry Silka Innah beserta para kepala biro. (AM/IW)
Short link
