Kabar Latuharhary - Festival HAM di tahun 2024 memasuki penyelenggaraan satu dekade atau 10 tahun penyelenggaraan. Momentum ini sekaligus menjadi pengingat esensi dari pelaksanaan Festival HAM bagi pemangku kewajiban (duty bearer) maupun pemangku hak (right holder).
Sebagai pemangku kewajiban, para pimpinan daerah perlu lebih banyak diberikan ruang dalam bertukar ide dan pengalaman baik dalam praktek HAM khususnya dengan pimpinan daerah lain dan peluang kolaborasi bersama mitra kunci lainnya. Sementara sebagai pemangku hak, masyarakat dan komponen kelompok/komunitas sipil juga perlu diberikan pemahaman substansi HAM yang tidak saja berbasis elit namun juga HAM sehari-hari.
Festival HAM Tahun 2024 mengangkat tema yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini yaitu “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, Dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Dari Daerah Hingga Nasional”. Penentuan tema ini merupakan diskusi tiga Lembaga (INFID, Komnas HAM dan KSP).
“Ini merupakan tema yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini karena kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden dan legislator juga menuju pemilihan kepala daerah. Tahun 2024 ini merupakan tahun demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Prinsip-prinsip demokrasi ini banyak dinamika yang terjadi. Selama pemilu, banyak praktik demokrasi yang kita anggap tidak merefleksikan hak asasi manusia,” terang Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM saat Media Briefing pelaksanaan Festival HAM 2024, Kamis (11/7/2024) di Kantor Komnas HAM, Menteng.
Lebih lanjut Putu menyampaikan, Komnas HAM dalam kajian yang dibuat terkait hak konstutisional bagi kelompok rentan telah mengidentifikasi banyaknya kelompok rentan yang tidak bisa menggunakan hak pilih mereka dalam pesta demokrasi. Selain itu juga adanya persoalan money politik dan kekerasan sebelum, selama dan paska proses pemilukada.
“Karena Bitung juga akan menyelenggarakan pilkada, hal ini bisa menjadi bagian refleksi. Kita harapkan tidak hanya Bitung, tapi Pemerintah Daerah lain bagaimana menyiapkan pilkada di daerahnya masing-masing. Sejauh mana hak asasi manusia ditempatkan sebagai salah satu pondasi kuat untuk memastikan hak konstitusional ini terpenuhi,” lanjut Putu.
Tentang pengelolaan Kabupaten/ Kota HAM, Pemerintah Daerah didorong untuk membuat tata Kelola yang baik sehingga menjadi Kabupaten/ Kota HAM yang lebih baik. Kriteria Kabupaten/ Kota HAM salah satunya adanya kebijakan-kebijakan yang berperspektif HAM. Terkait hal ini, Pemerintah sebagai penanggungjawab dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat, mengelolanya dengan baik dan melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat.
“Bagaimana menguatkan partisipasi dari masyarakat mulai dari daerah hingga nasional itu yang mendorong lanjutan tema selain demokrasi tadi. Jadi peran masyarakat sangat luar biasa, tata kelola yang melibatkan masyarakat tentunya akan membuat pemerintah daerah semakin kuat, Sejauh mana upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang inklusif bisa kita lihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses untuk membangun Kota/ Kabupatennya,” tegas Putu.
Melalui Festival HAM 2024 ini Komnas HAM berharap penguatan partisipasi masyarakat di daerah bisa diperkuat, tidak hanya di Bitung namun juga daerah lain di Indonesia sehingga menjadi suatu gerakan nasional untuk penguatan pelibatan masyarakat dalam pembangunan Kota/ Kabupaten.
Selain itu, pasca Festival HAM Kota Bitung diharapkan bisa melakukan evaluasi terkait kebijakan-kebijakan apa saja yang belum ada, implementasi apa yang lemah dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kota Bitung.
Penulis : Utari Putri Wardanti
Editor : Liza Yolanda
Short link
