Surakarta-Peran Komnas HAM dalam memastikan pemenuhan, pelindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia terus diupayakan. Salah satunya melalui pelaksanaan Penilaian HAM untuk Kementerian/Lembaga Negara (Penilaian HAM).
“Tujuh kementerian/lembaga mengapresiasi hadirnya Penilaian HAM ini,” ucap Koordinator Subkomisi/Ketua Tim Penilaian HAM Anis Hidayah saat memberikan arahan dalam Refleksi Kerja Semester I, Konsinyering, dan Workshop Penilaian HAM, Rabu (3/7/2024).
Anis mengatakan nantinya rekomendasi dari Penilaian HAM dapat ditindak lanjuti masing-masing Kementerian/Lembaga Negara sebagai sebuah program. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bappenas saat Kick-Off Meeting dan Seminar Penilaian HAM pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia (30/4/2024).
Lebih lanjut, Anis menerangkan uji coba penilaian HAM akan dilakukan kepada 7 K/L dan tahun depan dengan dua pemerintah daerah yaitu Wonosobo dan Manggarai Timur. “Alasan pemilihan Wonosobo salah satunya karena memiliki Komisi Daerah Hak Asasi Manusia. Juga pernah menjadi Tuan Rumah Festival HAM,” jelasnya
Sedangkan untuk Manggarai Timur, ia menilai pelayanan dasar di wilayah tersebut masih belum optimal. “Manggarai Timur jauh sekali layanan dasar terhadap warganya, susah air bersih di sana. Namun, pemda nya terbuka terhadap Komnas HAM. Harapan, melalui hasil penilaian HAM, Pemkab Manggarai Timur menjadi lebih baik,” ujar Anis.
Sementara itu, dalam melakukan Penilaian HAM, Anis menekankan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi anggota Tim Penilaian HAM dalam menjalankan tugasnya.
“Kita butuh penyusunan peraturan Komnas HAM terkait penilaian HAM. Soal kewenangan, mekanisme, prinsip-prinsip, kode etik, tim, siapa surveyor, asesor, expert, tugas dan fungsinya dan penjelasan hak dan pihak yang akan dinilai,” jelasnya.
Tim Penilaian HAM Komnas HAM menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk Refleksi Kerja Semester I, Konsinyering, dan Workshop Penilaian HAM di Kota Surakarta pada 3-4 Juli 2024.
Pada hari pertama, tim membahas capaian kerja semester I dan Rencana Semester 2, Dokumen Cetak Biru, dan petunjuk teknis (SOP) pelaksanaan Penilaian HAM. Sedangkan hari kedua, tim berdiskusi dan menghimpun masukan atas daftar pertanyaan survey, interview dan FGD.
Tim juga melakukan workshop untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan penilaian HAM. Prosedur dan etika dalam melakukan penilaian HAM, mekanisme keamanan data, serta rencana kerja semester II turut menjadi bahasan. (AM/KR)
Short link
