Jakarta – Event tahunan Festival HAM kembali digelar. Kali ini, Kota Singkawang siap menerima para delegasi dari berbagai daerah medio Oktober 2023 mendatang.
Sebagai awalan, Komnas HAM bersama Kantor Staf Presiden RI, INFID, dan Pemerintah Kota Singkawang melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Festival HAM 2023 di Kota Singkawang, bertempat di Kantor Staf Kepresidenan, Bina Graha, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn). Dr. Moeldoko, Direktur Eksekutif INFID Misthohizzaman dengan Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro melakukan penandatanganan bersama.
Tahun ini, tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif” akan mewarnai setiap rangkaian kegiatan. Kota Singkawang terpilih sebagai tuan rumah Festival HAM Tahun 2023 yang merupakan Festival HAM Ke-7.
Pemilihan ini setelah melalui proses seleksi yang dilakukan Komnas HAM, INFID dan Kantor Staf Kepresidenan RI sejak Januari 2023 lalu. Kota Singkawang dinilai memiliki dimensi toleransi yang baik, hal ini dapat terlihat dari konsistensi Kota Singkawang yang beberapa kali dinobatkan sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia oleh berbagai sumber kredibel.
“Kebhinekaan merupakan takdir bagi Bangsa Indonesia, namun keadilan dan insklusifitas harus selalu kita rawat bersama,” ungkap Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro ketika jumpa pers usai penandatanganan.
Atnike menyampaikan, konstitusi menekankan pada negara selaku pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Pasal 28I (4) Amandemen UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Kewajiban HAM pemerintah ini, jelas Atnike, ditegaskan pula pada UU HAM Pasal 71 yang berbunyi “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.
“Pemerintah kabupaten dan kota adalah juga representasi Negara di tingkat lokal, yang bersinggungan langsung dengan warga. Maka, HAM akan selalu berkaitan dengan keberadaan dan peran pemerintahan daerah.
Dukungan besar dari Kantor Staf Presiden turut membuktikan komitmen pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn). Dr. Moeldoko mengatakan KSP memberi dukungan penuh atas inisiatif penyelenggaraan Festival HAM 2023.
“Inisiatif ini in line (sejalan) dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa seluruh proses pembangunan baik pusat maupun daerah harus mengedepankan hak asasi manusia, mencakup pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya,” ungkap Moeldoko.
Direktur Eksekutif INFID Misthohizzaman berharap, Festival HAM yang ke-7 dapat menjadi pengungkit bagi kota-kota untuk menjadi lebih ramah hak asasi manusia.
Senada dengan itu, Pj. Walikota Singkawang Sumastro menyampaikan harapannya bahwa melalui Festival HAM 2023 dapat semakin menguatkan internalisasi hak asasi manusia di masyarakat. “Tentu kita berharap ekosistem toleransi dan menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari way of life kami sejak dahulu dan mudah-mudahan dapat terus kami pelihara dalam semangat menghadapi dinamika untuk lebih maju lagi,” kata Sumastro.
Penandatangananan Nota Kesepahaman ini dihadiri oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner Pendikan dan Penyuluhan Putu Elvina, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Esrom Hamonangan Panjaitan, Koordinator Tim Festival HAM Rony Giandono beserta anggota tim, serta Bidang Kerja Sama Komnas HAM.
Sedangkan Kantor Staf Presiden RI hadir Deputi V Jaleswari Pramodhawardani, Deputi III Edi Priyono, Deputi IV Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Madya Siti Ruhaini dan jajaran. Serta dari INFID hadir pula Manager Program Abdul Widl beserta tim. (AAP/IW)
Short link
