Jakarta- Komnas HAM berperan dalam monitoring pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Salah satunya mengawasi implementasj Tujuan 13 SDGs, yaitu Penanganan Perubahan Iklim oleh berbagai kementerian/lembaga terkait.
Peran Komnas HAM diwujudkan melalui pemberian saran, melakukan riset berkelanjutan, menjalankan fungsi investigasi, ataupun pendidikan kepada publik, salah satunya dengan pelaksanaan kegiatan FGD bertajuk “Kebijakan Pencegahan Karhutla berbasis HAM Dalam Pencapaian Aksi Iklim Pembangunan Berkelanjutan”, Jumat (8/12/2023).
FGD ini diselenggarakan sebagai upaya mendapatkan masukan atas mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membuka peluang kolaborasi bersama berbagai pihak, antara lain perwakilan dari kementerian/lembaga/daerah, perwakilan berbagai Universitas, serta organisasi kemasyarakatan.
“Komnas HAM berharap, partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian dapat membuka dialog terbuka dalam mengembangkan ide-ide sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya,” tutur Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
Selain itu, Atnike juga berharap kegiatan ini mampu menstimulasi peran Komnas HAM, sebagai garda terdepan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia sekaligus memperkuat jejaring implementasi capaian SDGs yang solid di Indonesia.
“Meski pelaksanaan SDGs di tingkat nasional masih menemui tantangan untuk penyempurnaan mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan juga proses partisipasi itu sendiri, Komnas HAM optimistis kerja kolaboratif antarlembaga dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dapat meningkatkan kinerja bagi akselerasi pembangunan nasional Indonesia hingga 2030,” jelas Atnike.
Ketua Tim SDGs Prabianto Mukti Wibowo menyoroti pola kolaborasi para mitra.
“Teman-teman mitra, ELSAM, WALHI punya concern pada Karhutla, saatnya kita sama-sama kolaborasi memanfaatkan sumber daya yang kita miliki masing-masing, mari bersama-sama kita bahas satu tindakan, kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita rekomendasikan pada pemerintah, korporasi, dan masyarakat secara luas karena Komnas HAM tidak mungkin bekerja sendiri,” tutur Prabianto.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian juga menyoroti Karhutla sebagai bagian dari perubahan iklim.
“Kita sedang berhadapan dengan krisis yang luar biasa, yaitu perubahan iklim, kita harus menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk memastikan dunia yang lebih baik ke depan”, kata Saurlin.
Dalam kegiatan ini hadir juga para narasumber, yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dhewanthi, Senior Scientist & Indonesia Deputy Country Director CIFOR Herry Purnomo, dan Manajer Kajian Kebijakan WALHI Nur Wahid Satrio Manggala. (SP/IW)
Short link
