Kabar Latuharhary – Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemenuhan HAM bagi Human Rights Defender (Tim HRD) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna koordinasi dan konsolidasi untuk pemenuhan HAM di daerah DIY, Jumat (10/11/2023).

Pada kesempatan ini Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai sebagai Wakil Ketua Tim HRD menyampaikan maksud dan kedatangannya. “Pertemuan ini diharapkan memberikan peluang dan langkah konkret untuk program bersama antara Komnas HAM dan pemprov dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, khususnya bagi pembela HAM di daerah Yogya,” ucap Dawai – sapaan akrab Abdul Haris Semendawai. Menurutnya pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Hari Kurniawan sekaligus sebagai Ketua Tim HRD turut serta menambahkan pernyataan Dawai. Hari mengungkapkan jika peluang kerja sama dengan pemprov DIY terbuka lebar dalam upaya pemenuhan HAM bagi pembela HAM. Hal ini berdasarkan data aduan dugaan pelanggaran HAM yang Komnas HAM terima, provinsi DIY berada di posisi keempat terbanyak dalam aduan dugaan pelanggaran HAM di sektor pembela HAM.

Hari mendorong pemerintah provinsi DIY untuk dapat memperhatikan kondisi HAM para pembela HAM seperti di Kabupaten Kulon Progo misalnya. Hari berharap kabupaten dan kota di Provinsi DIY bisa mengimplementasikan nilai-nilai HAM sehingga menjadi kabupaten/kota ramah HAM yang dapat menjadi tuan rumah Festival HAM di kemudian hari.

Kedatangan Tim HRD disambut baik dan diterima langsung oleh Beny Suharsono, Sekretaris Daerah DIY beserta jajaran. Beny mengungkapkan jika pada prinsipnya pemerintah provinsi DIY mendukung dan menerima masukan serta peluang-peluang kerja sama dari Komnas HAM. Menurutnya hal ini dapat mendorong Yogya dan kabupaten/kota lain untuk menjadi kabupaten/kota yang ramah HAM.

Penulis: Andri Ratih

Editor: Banu Abdillah