Nabire-Tim Pengamatan Situasi HAM Papua Komnas HAM mengadakan audiensi dengan sejumlah kelompok masyarakat di Papua Tengah dan Papua Barat pada 22-28 Oktober 2023.
Audiensi disertai diskusi dengan organisasi keagamaan, perwakilan masyarakat adat dan masyarakat sipil di wilayah Papua Tengah, khususnya Nabire dan sekitarnya untuk mencatat gambaran situasi hak asasi manusia. Pertemuan perdana digelar di Gereja Pantekosta GPDP Jemaat Elim Oyehe, Nabire, Senin (23/10/2023).
"Untuk memahami Papua, kami melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan di Papua, sebelumnya kami sudah bertemu dengan stakeholder di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat Daya (untuk pengamatan pengungsi), dan beberapa daerah di Papua untuk penangananan atas kasus yang terjadi," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
Masyarakat kemudian menyampaikan pandangannya terhadap otonomi khusus (DOB) dan permasalahan HAM serta harapan/tuntutan terhadap Pemerintah, khususnya Komnas HAM untuk perlindungan dan penegakan HAM di Papua.
Sejumlah organisasi keagamaan, masyarakat adat dan masyarakat sipil hadir, antara lain Ketua Dewan Adat Papua Mepago Herman Sayori, Ketua LMA Nabire Socrates Sayori, Aktivis HAM Yones Douw, Pemuka Agama, KPKC Kingmi, Jaringan Peduli Kekerasan Perempuan, ELSHAM, Solidaritas Perempuan, media massa Jubi dan lain-lain.
Adapun persoalan-persoalan di Papua Tengah yang teridentifikasi, antara lain dampak daerah otonomi baru, optimalisasi dana otsus yang belum dirasakan masyarakat, siklus kekerasan yang tinggi di Papua Tengah, kekerasan terhadap perempuan, konflik agraria dan sumber daya alam, pengungsi akibat konflik dan lain-lain.
Persoalan Papua yang kompleks merupakan isu prioritas Komnas HAM. Selain siklus kekerasan yang terus terjadi, terdapat beragam persoalan lain. Di wilayah Papua Tengah, misalnya Komnas HAM mencatat selain siklus kekerasan yang tinggi, persoalan hak asasi manusia lain di wilayah tersebut seperti kesejahteraan masyarakat yang berkaitan erat dengan kemiskinan, pengangguran, pemenuhan hak atas kesehatan, pemenuhan hak atas pendidikan, pengungsi dan lingkungan yang berkaitan dengan konflik agraria dan sumber daya alam.
Ketua Dewan Adat di Nabire, Herman Sayori, menyebut ada tiga pilar utama bagi masyarakat Papua, yaitu agama, adat, pemerintahan. Peran optimal ketiga pilar inilah yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar persoalan di Papua.
Menyambung Herman, Atnike juga sepakat bahwa Komnas HAM mengambil posisi untuk menjembatani ketiga pilar tersebut.
"Komnas HAM menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat. Mengamati tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan HAM agar berjalan maksimal, dan di sisi masyarakat Komnas HAM memetakan persoalan yang ada dan penanganannya," kata Atnike.
Oleh Komnas HAM, gambaran persoalan yang diungkap masyarakat ini akan menjadi catatan dan disampaikan oleh para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah untuk penanganananya.
Pertemuan ini dihadiri pula Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Imelda Saragih, Kapokja Layanan Pengaduan/Sekretaris Tim Papua Endang Sri Melani dan Anggota Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua, yaitu M. Unggul Pribadi, Yorgen Numberi, Nareki Kogoya, dan Kurnia Fajriati. (AAP/IW)
Short link
