![](https://www.komnasham.go.id/files/20231018-jelang-pemilu-2024-komnas-ham--$LYDU5.jpg)
Singkawang-Menjelang 119 hari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Komnas HAM siap mengawal pelaksanaannya agar menerapkan nilai-nilai HAM.
Implementasinya, Komnas HAM telah membentuk Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tim ini telah melaksanakan pemantauan dengan berfokus pada hak pilih kelompok rentan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, potensi terulangnya kematian massal petugas Pemilu, serta penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang ramah HAM.
“Hak pilih kelompok rentan dan rekomendasi-rekomendasi sudah disampaikan, terutama kepada KPU dan instansi terkait,” tutur Wakil Ketua Internal sekaligus Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Pramono Ubaid Tanthowi pada kegiatan Diskusi Pleno II Festival HAM 2023 bertajuk “HAM dalam Pemilu 2024”, Selasa (17/10/2023).
Hasil pemantauan tim menunjukkan sejumlah hal menarik. Beberapa di antaranya jumlah pemilih yang kehilangan hak pilih masih besar, belum meratanya standar pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas, kematian massal petugas Pemilu, kerentanan hak memilih, kerentanan hak pilih, hak atas informasi serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta pemantauan terkait hak atas atas kesehatan/rasa aman.
Dari temuan tadi, Tim menyampaikan beberapa rekomendasi, terutama terkait mitigasi kematian petugas, hak atas informasi, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani yang hadir sebagai Keynote Speaker juga menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Beberapa hal masih harus diperbaiki karena terdapat beberapa insiden serta peristiwa lain yang belum merefleksikan HAM secara utuh.
Dalam sesi pleno ini, turut hadir narasumber lain, yaitu Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Anggota KPU RI Betty Epslion Idroos, Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko, serta Peneliti Pusat Kajian Politik FISIP UI Delia Widianti (SP/IW)
Short link