Kabar Latuharhary – Komnas HAM terus berupaya untuk memperluas jangkauan pesan, mutu, dan ide kreatif. Hal itu dilakukan agar Komnas HAM dapat mempromosikan penyebarluasan HAM di Indonesia secara efektif. Untuk mengadopsi praktik baik tersebut Publikasi Komnas HAM melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga untuk melakukan studi tiru maupun studi banding untuk mengetahui cetak biru (blue print) pengelolaan dan pengembangan publikasi dan perpustakaan.

“Dalam Penyebarluasan wawasan HAM, Publikasi Komnas HAM memiliki peran yang strategis,” kata Esrom Hamonangan Panjaitan, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Hal itu disampaikan saat membuka acara Kunjungan Studi Tiru di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta pada Senin, 09 Oktober 2023.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Pusat Peneliian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Kepala Sub Bagian Pusat Peneliian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Nerpi Juita Sinurat, Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK, Budi Wijayanto, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Mutia Fria Darsini, Pustakawan Madya sekaligus Koordinator Perpustakaan MK, Hanindyo, serta sejumlah staf Mahkamah Konstitusi.

Mengawali diskusi, Esrom menginformasikan media-media publikasi di Komnas HAM terutama di Biro Dukungan Pemajuan HAM. Ia mengatakan bahwa Publikasi berperan strategis bagi Komnas HAM dalam menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat.

Menambahkan Esrom, Feri, Staf Publikasi Komnas HAM menjelaskan lebih detail terkait media-media yang dimiliki oleh Komnas HAM serta tantangan Publikasi Komnas HAM di masa depan. Ia kemudian menanyakan terkait Business process, sumber daya, serta alur kerja di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ia juga membahas terkait kondisi perpustakaan Komnas HAM.

Melanjutkan Feri, Banu yang juga Staf Publikasi Komnas HAM menyampaikan beberapa hal terkait proses dan alur kerja tim redaksi di Komnas HAM. Banu juga menanyakan terkait proses akreditasi dan pengelolaan Open Jurnal System (OJS).

Beberapa isu lain yang ditanyakan oleh Staf Publikasi Komnas HAM adalah terkait capaian dan hasil yang ditanyakan oleh Niken. Mekanisme kerja OJS dan upaya untuk melakukan penjajakan kerjasama di MK dan yang ditanyakan oleh Liza, serta konsultasi terkait pengembangan perpustakaan khusus yang ditanyakan oleh Puspa.

Menanggapi beberapa isu yang ditanyakan oleh Komnas HAM, MK yang diwakili oleh Budi menyampaikan secara detail struktur organisasi terkait publikasi di MK termasuk jumlah staf yang tersedia. Ia memaparkan jenjang struktur organisasi yang ada di MK hingga ke level publikasi. Terkait pembagian tugas, MK memiliki aplikasi penugasan untuk pembagian tugas kerja-kerja publikasi sehingga memudahkan dalam hal koordinasi dan pembagian kerja.

Terkait OJS, Faiz memberikan penjelasan secara mendetail terkait mekanisme, proses, sumber daya, akreditasi dan beberapa hal mendetail terkait pengelolaan publikasi dan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi. Ia juga menyampaikan bahwa MK secara rutin menerima kunjungan dari lembaga atau institusi lain untuk melakukan studi tiru maupun studi banding.

Terkait pengelolaan perpustakaan, Hanindyo mengatakan bahwa hal yang sangat prinsip untuk memenuhi akreditasi adalah manajemen organisasi, tata ruang, koleksi, dan anggaran. Perpustakaan MK telah melakukan hal tersebut sehingga menjadi perpustakaan yang berstandar nasional. Hal itu dibuktikan dengan akreditasi A yang telah diperoleh dengan predikat sangat memuaskan.

“Publikasi Komnas HAM berterima kasih atas pembelajaran yang diberikan dalam kunjungan ini. Untuk informasi yang lebih spesifik, nantinya kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pengelolaan publikasi dan perpustakaan Komnas HAM,” pungkas Esrom menutup diskusi.

Penulis : Feri Lubis

Editor  : Liza Yolanda