Jakarta - Komnas HAM melakukan Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (30/8/2023). 

Rapat kerja ini membahas beberapa hal, salah satunya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan, SB Pagu Anggaran Komnas HAM untuk TA 2024 sebesar Rp 132.698.709.000. Pagu Anggaran Komnas HAM untuk TA 2024 yang telah tercantum dalam SEB Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024.

“Dalam Pagu Anggaran, Belanja Komnas HAM memperoleh kenaikan sebesar Rp 20,320 miliar, akan tetapi masih diblokir sampai dengan Semester I 2024,” jelas Atnike.

Selaras dengan perubahan Postur Pagu Anggaran Komnas HAM tersebut, maka pagu anggaran Komnas HAM menjadi Rp. 97.468.712.000. nentinya tambahan Pagu Anggaran tadi diprioritaskan untuk Program Pemajuan dan Penegakan HAM (Rp 10,206 miliar) dan Program Dukungan Manajemen sebesar (Rp 10,114 miliar).

Atnike juga menjelaskan mengenai Strategi Akselerasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Komnas HAM TA 2024. Dalam strategi ini Komnas HAM mempunyai empat program eksternal, yaitu, Kolaboratif, Sinergi dan Koordinasi, Percepatan Pencapaian Output Prioritas Nasional serta Kerja Sama.

Alokasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM difokuskan untuk 5 (lima) Output Prioritas Nasional. Program lainnya seperti kajian untuk agraria, TPPO, TPKS, Pendidikan HAM bagi generasi muda, pengelolaan aduan dugaan pelanggaran HAM serta penanganan Kasus melalui Pemantauan dan Mediasi Sengketa HAM.

Selain program eksternal, Komnas HAM juga mempunyai 4 (empat) strategi internal, yaitu Sinergi, Komitmen, Percepatan Pengadaan, dan juga Kolaboratif.

“Terima kasih atas dukungan Komisi III DPR terhadap Komnas HAM dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan. Komnas HAM berharap penuh dukungan untuk Penguatan Kelembagaan dalam hal anggaran dari Komisi III DPR RI untuk dapat memenuhi usulan penambahan anggaran TA 2024,” tutup Atnike. (RF/IW)