Jakarta-Isu mengenai konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup menjadi perhatian serius Komnas HAM. Pengarustamaan HAM pun dianggap penting diimplementasikan ke dalam tata kelola tiga hal tersebut.
Anggota Komnas HAM Saurlin P Siagian menyampaikan pelanggaran HAM terjadi dikarenakan beberapa faktor, di antaranya ketidakadilan kepemilikan, akses, dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut menimbulkan kriminalisasi, intimidasi, kekerasan hingga penggusuran petani, kelompok marginal, masyarakat adat, dan lainnya.
"Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM itu adalah residu dari paradigma pembangunan yang saat ini kita lihat berwujud pada agenda dan kebijakan terkait agraria sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketidakadilan kepemilikan, akses dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan adalah hulu dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM," ujar Saurlin dalam diskusi Pembangunan Inklusif: SDA dan Keadilan Ekologi untuk Kesejahteraan Rakyat yang diselenggarakan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) Indonesia, Kamis (11/5/2023).
Saurlin menekankan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam agenda Proyek Strategis Nasional (PSN). “Dalam agenda seperti PSN itu mestinya ada kebijakan untuk menghadirkan situasi yang kondusif terhadap pemenuhan hak masyarakat,” ujarnya.
Peran Komnas HAM dalam mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia khususnya di bidang agraria dan sumber daya alam pun diwujudkan melalui kerja kolaboratif antara Komnas HAM dengan pemerintah, kementerian/lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil.
“Kolaborasi itu menjadi sangat penting. Kolaborasi partisipatif antara lembaga negara dengan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia melahirkan produk yang berbunyi,” terang Saurlin.
Ia juga menyoroti terkait perubahan iklim yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. “Problem yang akan menjadi sangat pelik kita hadapi ke depan adalah dampak dari perubahan iklim. Korban-korban perubahan iklim juga sangat banyak saat ini. Hal yang baru bahwa ada yang melapor mengenai pelanggaran hak-hak karena perubahan iklim,” jelas Saurlin.
Kehadiran Komnas HAM di tengah korban pelanggaran HAM untuk memastikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban juga terus dilakukan. (JR/MK/AM/IW)
Short link
