Komitmen Walikota Semarang Hendrar Prihadi untuk mewujudkan Semarang sebagai Kota HAM mendapatkan dukungan penuh dari Komnas HAM.
Pemerintah Kota Semarang dan Komnas HAM, melalui perwakilannya, telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mengoperasionalkan komitmen walikota Semarang, setelah Festival HAM pada 16-20 November 2021 sukses diselenggarakan di Semarang.
Salah satu tindak lanjut dari komitmen pimpinan tertinggi Kota Semarang itu adalah penyusunan rancangan peraturan walikota tentang Semarang Kota HAM.
Pada 21 Juni 2022, diselenggarakan diskusi publik untuk meminta masukan atas rancangan peraturan tersebut, yang diadakan di Kota Semarang. Dalam acara itu, Plt Kepala Biro Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono, menyampaikan pemaparan untuk memberikan masukan atas rancangan peraturan itu.
Menurut Mimin, Deklarasi Semarang yang menjadi output dari Festival HAM 2021 harus menjadi landasan dalam penyusunan rancangan peraturan. "Prinsip-prinsip Kota HAM diantaranya non diskriminasi, kota untuk semua, inklusif, dan akuntabel, harus dioperasionalkan dalam rancangan peraturan," ujar Mimin.
Joko Hartono yang menjadi pemapar mewakili Badan Kesbanglinmas Kota Semarang menyampaikan komitmen lembaganya dalam melaksanakan SNP yang telah disusun Komnas HAM. "Mohon masukannya tentang bagaimana kami telah dan akan menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM," kata Joko lantang.
Sementara dokter Edi dari Dinas Kesehatan Kota Semarang juga menyampaikan komitmen dalam mendukung perwujudan Kota HAM. Dalam paparannya yang merujuk pada SNP Hak atas Kesehatan, Edi menyatakan bahwa Pemkot Semarang berkomitmen memenuhi hak atas kesehatan bagi warga Semarang.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Semarang, Imam, sebagai moderator kembali menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan Semarang sebagai kota untuk semua.
Masukan dari peserta datang dari organisasi Seruni, Pattiro, LPPM Unnes, LBH Apik, dan organisasi penyandang disabilitas. Mereka mengapresiasi dan berharap agar Kota HAM terwujud secara partisipatif dan inklusif.
Dalam kegiatan tersebut, diundang puluhan peserta yang mewakili organisasi perangkat daerah Kota Semarang, organisasi penyandang disabilitas, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan akademisi. (MDH)
Short link
