Jakarta - Pergantian pucuk pimpinan nampaknya menjadi momentum untuk mengubah wajah Kepolisian RI (Polri). Komnas HAM secara khusus memberi sinyal kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya memerhatikan prinsip hak asasi manusia dalam kebijakannya.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Polri saat ini, muncul persepsi bahwa Polri belum ramah terhadap dunia hak asasi manusia. Pasalnya, berdasarkan data Komnas HAM RI periode Januari-Desember 2020 terdapat sebanyak 2.524 aduan, di antaranya mengadukan pihak kepolisian (741 kasus). Aduan terkait kepolisian mencakup keadilan dalam proses penegakan hukum di antaranya proses hukum yang tidak sesuai prosedur, lambannya penanganan kasus kriminalisasi hingga kekerasan.
"Polisi dalam tugas sesungguhnya adalah menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Saya rasa kesadaran dan komitmen terhadap hak asasi manusia perlu terus menerus dikembangkan," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam Seminar Daring "Reformasi Polri: Berharap kepada Kapolri Baru?" yang diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LHKP PP Muhammadiyah), Kamis (4/2/2021).
Amiruddin menggarisbawahi adanya indikasi penggunaan kekerasan berlebih dalam proses penegakan hukum. Kapolri, katanya, perlu mendalami lebih jauh terkait hal tersebut karena terus berulang. "Kekerasan berlebih perlu dicegah agar masyarakat memperoleh keadilan segaligus perlakuan manusiawi," ucapnya.
Dalam kerangka hak asasi manusia, upaya perlindungan, penegakan dan pemajuan merupakan perintah konstitusi. Di poin inilah, Amiruddin mencermati bahwa Polri memiliki peranan dan tugas dalam pemenuhan, perlindungan maupun penegakan hak asasi manusia.
Khusus penanganan konflik di daerah-daerah khusus seperti Papua, Amiruddin menyarankan memakai strategi pendekatan khusus. Cara tersebut diambil supaya masyarakat Papua merasa dilindungi dan terayomi dengan kehadiran kepolisian di daerahnya.
”Untuk Papua, perlu pengembangan kepolisian yang agak lebih khas, dimana penugasan di wilayah terpencil atau pedalaman, perlu cara atau pendekatan soft lebih ditingkatkan,” ujarnya.
Amiruddin optimistis Polri berkomitmen dalam pemajuan dan perlindungan HAM. "Pimpinan Polri saat ini dan juga kedepan perlu secara terbuka depan publik menyatakan komitmen kepada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka menjalankan tugas," ujarnya.
Demi mewujudkannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Polri, termasuk Komnas HAM RI yang akan senantiasa bekerja sama dengan kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Polri tidak akan bisa lebih baik kalau tidak didukung oleh semua komponen masyarakat," jelasnya. (AM/IW)
Short link
