Medan-Konflik agraria di wilayah Sumatera Utara menjadi perhatian Komnas HAM RI untuk mencari solusi jangka panjang bersama.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mencermati konflik agraria di Sumatera Utara sampai hari ini masih menjadi isu yang diperjuangkan dan belum juga menemukan model penyelesaian yang efektif.
“Tentu tidak mudah menyelesaikannya. Kompleksitas regulasi yang tumpang tindih, modal, persoalan politik dan sosial budaya masih menjadi tantangan, sehingga kita semua membutuhkan kejernihan dalam mendudukan persoalan ini. Untuk itu kita ajak elemen perguruan tinggi dan akademisi dalam kajian dan analisis yang dapat menjadi kekuatan dalam penyelesaian konflik agraria,” kata Taufan dalam Seminar Agraria dengan tema ”Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara” pada 21-22 Oktober 2021 di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan secara daring.
Komnas HAM RI memberi perhatian serius pada konflik agraria, dijelaskan Taufan, baik persoalan tanah maupun sumber daya alam karena menyangkut hak asasi manusia dan hajat hidup orang banyak, serta dampaknya berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, konflik agraria juga menjadi persoalan dengan jumlah aduan masyarakat terbesar yang diterima oleh Komnas HAM RI.
Berdasarkan data Komnas HAM RI, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan aduan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Hal ini menandakan masyarakatnya sangat proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Sehingga Taufan optimistis para pihak di Sumatera Utara dapat mendudukan persoalan agraria ini untuk mendapat solusi yang efektif.
Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumatera Utara M. Fitriyus menyambut baik upaya mencari penyelesaian konflik agraria yang dilakukan oleh Komnas HAM RI dan USU.
“Tentu dalam penyelesaian konflik agraria, kami sepakat mengedepankan prinsip keadilan. Kita menggarisbawahi adalah bagaimanapun persoalan yang dihadapi masyarakat apakah perseorangan kelompok dan lembaga, negara harus berdiri di atas hukum dan hadir bagi masyarakat mengayomi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Fitriyus.
Pemprov Sumatera Utara meminta dukungan semua pihak baik pemerintah pusat juga Komnas HAM RI, akademisi dan perguruan tinggi agar benang kusut persoalan agraria tuntas melalui komitmen dari semua pihak.
“Seminar agraria ini dapat mengingatkan dan memotivasi kita untuk menyelesaikan persoalan konflik agraria tentunya dengan kerja sama yang baik dan koordinasi strategis,” jelas Fitriyus.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko dalam pidato bertema “Strategi Percepatan Reforma Agraria” menyebutkan reforma agraria yang sedang diupayakan Pemerintah diharapkan menjadi penyangga ekonomi sosial. Untuk itu, komitmen bersama diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria.
Rektor USU Muryanto Amin berharap seminar agraria sebagai implementasi kerja sama antara Komnas HAM RI dan kampusnya dapat menjadi forum berbagi informasi dan pengetahuan. “Semoga membuka wawasan dan kepedulian terhadap rakyat dan Negara Indonesia mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,” harap Muryanto.
Dekan FISIP USU Hendra Harahap, menambahkan bahwa pihaknya merespons hal ini dengan melibatkan pusat-pusat kajian dan program studi seperti Pusat Kajian Agraria dan Hak Asasi Petani (PUSKAHAP), Program Studi Ilmu Politik dan Program Studi Sosiologi yang berada di FISIP USU untuk terlibat dalam kajian-kajian agar dapat menghasilkan berbagai baseline dan strategi-strategi penyelesaian konflik agraria dari berbagai model konflik sosial kewilayahan.
Seminar ini juga mengkolaborasikan para cendekiawan dan pemegang kebijakan, seperti Dr. Surya Tjandra,S.dH.,LL.M (Wakil Menteri ATR/ BPN), Syska Naomi Hutagalung – (Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP), Apri Dwi Sumarah, S.Hut (Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL KLHK) , Prof. Saturnino ‘Jun’ Borras Jr (ISS Erasmus University Rotterdam), Prof.Dr. Budi Agustono, MS. (Universitas Sumatera Utara), Prof. Christian Lund (University of Copenhagen), Henry Saragih (SPI), Abdon Nababan (AMAN Sumatera).
Short link
