Semarang-Pemerintah Kota Semarang (Pemkot Semarang), Jawa Tengah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah even tahunan Festival HAM 2021. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Pemkot Semarang.
Penandatanganan ini dilaksanakan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi serta Direktur INFID Sugeng Bahagijo.
“Saya optimistis, penyelenggaraan Festival HAM tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, visi dan misi penyelenggaraan festival ini harus terus disebarluaskan," terang Beka Ulung Hapsara usai Penandatanganan PKS tentang Penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia Tahun 2021, di Komplek Balaikota Semarang, Senin (18/10/2021).
Lebih rinci lagi, Beka menjelaskan dalam Konferensi Pers bertajuk Bergerak Bersama Memperkuat Kebinekaan, Inklusi, dan Resiliensi bahwa poin-poin dalam PKS harus diimplementasikan secara teknis. Tujuannya agar terjalin ikatan emosi dan hukum yang lebih kuat sebagai pertimbangan mendasar pelaksanaan Festival HAM.
Komnas HAM RI berharap nantinya muncul diskusi tentang hal-hal substantif di antara para pihak penandatangan, khususnya pemerintah daerah. "Jika kita berbicara pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM itu ada di Pemkot dan Pemkab. Banyak sekali inovasi-inovasi yang ada dan mungkin kita anggap biasa, tapi sangat luar biasa karena menghormati harkat dan maratabat manusia pada tingkat tertinggi," kata Beka.
Beragam inisiasi bidang HAM dari daerah yang pernah menjadi penyelenggara festival, idealnya menjadi contoh bagi yang lainnya. Sehingga Beka berharap gaung Festival HAM 2021 di Kota Semarang terdengar di lingkup nasional hingga internasional.
"Kita punya banyak contoh baik, inovasi baik dan ini harus kita sebarkan ke dunia internasional jangan hanya yang negatif-negatif saja jika kita berbicara tentang HAM, hanya bicara soal kekerasan, polisi, penggusuran, dan sebagainya. Padahal inisiatif baik, kerja-kerja baik, jauh lebih banyak dari yang menjadi perhatian publik, inilah kenapa Festival HAM ini ada sebagai ruang belajar dan berbagi bagi kita semua sekaligus," kata Beka.
Salah satu pertimbangan penunjukan Kota Semarang karena keberhasilan mereka menyelesaikan kasus Gereja GBI Tlogosari dengan baik. Faktor penentu lainnya terkait kepemimpinan Wali Kota Semarang dalam penatakelolaan daerahnya. Pimpinan daerahnya juga punya beragam inisiatif mewujudkan kota inklusif, seperti membangun trotoar ramah disabilitas hingga signboard penunjuk untuk disabilitas.
"Ketika Pemkot kuat, kasus-kasus intoleransi dapat diatasi," tutur Beka. (SP/IW)
Short link
