Yogyakarta - Komnas HAM terus bersinergi untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satu peran aktifnya melalui kerja sama dengan kalangan akademisi dalam mendukung pengarusutamaan HAM.
Melalui pendekatan akademik, Komnas HAM RI bersama Universitas Gadjah Mada, Universitas Jember dan Pusham UII menyelenggarakan konsultasi bersama terkait Rancangan Substansi Kerja Sama antara Komnas HAM-Universitas Jember dan Pembentukan Prodi S2 HAM di Universitas Jember yang berlangsung di Kampus Fisipol UGM, Yogyakarta, Jumat (5/3/2021).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin mengatakan alasan Fisipol UGM menjadi salah satu rujukan karena memiliki prodi magister yang bersinggungan dengan HAM, khususnya di Departemen Politik dan Pemerintahan.
Lebih lanjut, Komisioner Sandra Moniaga menyatakan adanya antusiasme cukup tinggi terhadap studi HAM di Indonesia. "Menyambut positif rencana Universitas Jember untuk membentuk prodi S2 HAM," tambahnya.
Sandra menambahkan pentingnya pembentukan prodi S2 ini dikarenakan pemahaman penegak hukum dan birokrasi masih minim terhadap prinsip HAM, termasuk implementasi pemajuan HAM ke dalam pendidikan masyarakat.
Sejalan dengan keduanya, Komisioner Beka Ulung Hapsara menerangkan Komnas HAM RI berupaya dengan pihak-pihak untuk mendorong konsorsium salah satunya pihak kedutaan. "Komnas HAM mencoba berkomunikasi dengan Kedutaan sebagai inisiasi pembentukan konsorsium," terang Beka.
Pertemuan ini sekaligus langkah untuk pembaruan dari substansi Nota Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM RI dengan Universitas Jember pada 21 Maret 2018 Tentang Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang HAM dengan menambahkan komponen pembentukan Program Studi Pascasarjana (S2) HAM.
Kegiatan ini sendiri merupakan langkah awal dari Komnas HAM-UNEJ dalam menyusun instrumen pemenuhan pendidikan berbasis HAM sebagai upaya mengokohkan tujuan pendidikan nasional yang berlaku adil kepada sesama manusia tanpa memandang agama dan dari golongan mana ia berasal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Departemen Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar Karim, Ketua SEPAHAM/Dosen FH Universitas Jember Al Khanif, Direktur Pusat Studi HAM UII Eko Riyadi, Kepala Program Studi Magister Departemen Politik Pemerintahan Bayu Dardias, Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono, Subkoordinator Bidang Kerjasama Antar Lembaga RI Sri Nur Fathya, beserta jajaran unit kerja terkait.
(AM/IW)
Short link
