![](https://www.komnasham.go.id/files/20201001-komnas-ham-aktif-kembangkan-jabfung-$NPJ.jpg)
Jakarta – Komnas HAM RI aktif mengembangkan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui fasilitasi pelatihan. Salah satu rumpun jabatan fungsional dalam lembaga negara mandiri ini, yaitu Analis Kebijakan (JFAK).
Pelatihan bagi calon JFAK Ahli Pertama Komnas HAM RI diikuti oleh empat ASN di lingkup Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pembukaan kegiatan yang dilakukan Senin (28/9/2020) akan mengawali pelatihan jarak jauh (distance learning) melalui platform digital selama 28 September-26 Oktober 2020.
"Pelatihan ini merupakan pelatihan angkatan ke-13 yang telah diselenggarakan oleh LAN. Kendati demikian, pelatihan ini menjadi kedua kalinya yang dilaksanakan secara online distance-learning," ujar Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Elly Fatimah.
Demi kelancaran pelatihan, 30 peserta dari berbagai K/L diarahkan untuk membuka website yang berisi informasi lengkap tentang pembelajaran serta diberi materi ajar (e-book). Metode ajarnya berupa pengumpulan tugas secara online.
Elly bahkan sempat mengapresiasi Komnas HAM yang telah tepat untuk menempatkan calon analis kebijakan di Bagian Pengkajian dan Penelitian karena sesuai dengan tugas dalam JFAK. Peran JFAK rupanya sangat penting dalam sebuah birokrasi lembaga. Mereka mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 31 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi JFAK, seorang analis kebijakan pun diharapkan mampu memiliki kemampuan analisis dan kemampuan politis.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi ASN LAN, Dr. Basseng, M.Ed. berharap supaya generasi ASN milenial untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelatihan.
Para ASN Komnas HAM RI yang mengikuti pelatihan JFAK kali ini, di antaranya Kania Rahma Nureda, Zsabrina M. Ayunda, Nadia Farikhati, dan Indra Galis P. yang seluruhnya berada di bawah Bagian Pengkajian dan Penelitian, Biro Dukungan Pemajuan HAM. (KRN/AAP/IW).
Short link