Kabar Latuharhary – Komnas HAM menjadi aktor pendorong percepatan pembangunan daerah berbasis HAM dengan berbagai inovasi. Ini adalah salah satu tugas Komnas HAM untuk memastikan terwujudnya kondisi HAM yang kondusif bagi seluruh warga Negara Indonesia.
Pembangunan daerah berbasis HAM bukanlah hal yang mudah. Komnas HAM berinovasi melakukan kerja sama dengan berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dalam bentuk Penyuluhan serta Pelatihan bagi Kepala Daerah beserta jajarannya.
Dalam rangka diseminasi HAM sekaligus sebagai proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat I, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Dra. Andante Widi Arundhati, MA telah menyelesaikan buklet yang berjudul “Komnas HAM Sebagai Akselerator Bagi Pemerintah Kabupaten Kota Mewujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia”. Acara peluncuran buklet dibuka dan dihadiri oleh Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM), Tasdiyanto (Sekretaris Jenderal Komnas HAM), para Kepala Biro Komnas HAM, Pengelola Akademik LAN dan perwakilan dari unit-unit di Komnas HAM.
Acara ini dilakukan secara offline di Hotel Aloft Jakarta dan online melalui aplikasi Zoom, Rabu (02/09/2020). Pada kesempatan ini, Andante mengungkapkan alasannya mengangkat buklet tersebut.
“Komnas HAM selama ini telah berkontribusi dalam menerapkan konsep Human Rights Cities di Indonesia melalui pelatihan dan penyuluhan kepada para Kepala Daerah di Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk memperluas wawasan mereka terkait pemerintahan Kabupaten/Kota yang berbasis HAM”, ungkap Andante.
Berbagai dukungan mengalir untuk buklet ini, salah satunya Beka yang mengapresiasi keberhasilan Andante menyusun buklet di tengah kesibukannya sebagai Kepala Biro. “Buklet ini menjadi milestone kerja-kerja Komnas HAM dalam kerangka perluasan dan penguatan inisiatif Kabupaten/Kota HAM yang sudah bertahun-tahun dijalankan”, ucap Beka.
Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku mentor bangga dengan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Menurutnya buklet ini sebuah prestasi dan dapat menjadi pelengkap instrumen-instrumen terkait pendidikan HAM.
Buklet menjadi media promosi yang efektif dengan tampilan yang menarik dan informasi dikemas secara singkat namun substansial. “Buklet ini dapat menjadi media penyampaian best practice penyelenggaraan HAM yang baik di level Pemda yang kemudian diharapkan dapat ditiru dan diaplikasikan oleh Pemda lainnya”, imbuhnya.
Pada kesempatan ini, acara dimoderatori oleh Penyuluh Komnas HAM, Rusman Widodo. Rusman membuka sesi tanya jawab khusus kepada Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM terkait buklet yang disusun hanya dalam waktu dua bulan tersebut. Tidak sedikit peserta yang antusias memberikan pertanyaan dan mengapresiasi bukletnya.
Buklet akan disebarluaskan kepada mitra-mitra Komnas HAM, masyarakat umum dan para tamu yang berkunjung ke Komnas HAM. Terbitnya buklet ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terkait Kabupaten/Kota berbasis HAM, demi terwujudnya perbaikan HAM di Indonesia. (Ratih/Ibn)
Pembangunan daerah berbasis HAM bukanlah hal yang mudah. Komnas HAM berinovasi melakukan kerja sama dengan berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dalam bentuk Penyuluhan serta Pelatihan bagi Kepala Daerah beserta jajarannya.
Dalam rangka diseminasi HAM sekaligus sebagai proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat I, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Dra. Andante Widi Arundhati, MA telah menyelesaikan buklet yang berjudul “Komnas HAM Sebagai Akselerator Bagi Pemerintah Kabupaten Kota Mewujudkan Pembangunan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia”. Acara peluncuran buklet dibuka dan dihadiri oleh Beka Ulung Hapsara (Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM), Tasdiyanto (Sekretaris Jenderal Komnas HAM), para Kepala Biro Komnas HAM, Pengelola Akademik LAN dan perwakilan dari unit-unit di Komnas HAM.
Acara ini dilakukan secara offline di Hotel Aloft Jakarta dan online melalui aplikasi Zoom, Rabu (02/09/2020). Pada kesempatan ini, Andante mengungkapkan alasannya mengangkat buklet tersebut.
“Komnas HAM selama ini telah berkontribusi dalam menerapkan konsep Human Rights Cities di Indonesia melalui pelatihan dan penyuluhan kepada para Kepala Daerah di Kabupaten/Kota. Tujuannya untuk memperluas wawasan mereka terkait pemerintahan Kabupaten/Kota yang berbasis HAM”, ungkap Andante.
Berbagai dukungan mengalir untuk buklet ini, salah satunya Beka yang mengapresiasi keberhasilan Andante menyusun buklet di tengah kesibukannya sebagai Kepala Biro. “Buklet ini menjadi milestone kerja-kerja Komnas HAM dalam kerangka perluasan dan penguatan inisiatif Kabupaten/Kota HAM yang sudah bertahun-tahun dijalankan”, ucap Beka.
Sekretaris Jenderal Komnas HAM selaku mentor bangga dengan Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM. Menurutnya buklet ini sebuah prestasi dan dapat menjadi pelengkap instrumen-instrumen terkait pendidikan HAM.
Buklet menjadi media promosi yang efektif dengan tampilan yang menarik dan informasi dikemas secara singkat namun substansial. “Buklet ini dapat menjadi media penyampaian best practice penyelenggaraan HAM yang baik di level Pemda yang kemudian diharapkan dapat ditiru dan diaplikasikan oleh Pemda lainnya”, imbuhnya.
Pada kesempatan ini, acara dimoderatori oleh Penyuluh Komnas HAM, Rusman Widodo. Rusman membuka sesi tanya jawab khusus kepada Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM terkait buklet yang disusun hanya dalam waktu dua bulan tersebut. Tidak sedikit peserta yang antusias memberikan pertanyaan dan mengapresiasi bukletnya.
Buklet akan disebarluaskan kepada mitra-mitra Komnas HAM, masyarakat umum dan para tamu yang berkunjung ke Komnas HAM. Terbitnya buklet ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terkait Kabupaten/Kota berbasis HAM, demi terwujudnya perbaikan HAM di Indonesia. (Ratih/Ibn)
Short link
