Latuharhary – Konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI-Polri dengan OPM di Nduga Papua pasca peristiwa kekerasan 1-2 Desember 2018 lalu menimbulkan arus pengungsian warga Nduga.

Puluhan mahasiswa  dan masyarakat  yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Kemanusiaan Nduga kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerukan keluh kesahnya terhadap kondisi tanah kelahiran mereka pada Kamis (01/08/2019). Mereka meminta agar lembaga negara independen tersebut segera membuat rekomendasi ke Pemerintah RI dan ke Dewan HAM PBB untuk kasus Nduga.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM, puluhan mahasiswa yang datang langsung dari Papua tersebut kemudian dipersilahkan masuk dan berkumpul di depan Ruang Pengaduan Asmara Nababan dengan diterima oleh staf Komnas HAM, Ridha Wahyuni dan Darmadi.

“Ini bukan pertama kalinya kami datang ke Komnas HAM, sudah 3 (tiga) kali kami datang kesini,” ungkap salah seorang perwakilan mahasiswa.

Salah satu perwakilan warga Papua juga mengatakan adanya indikasi peristiwa genosida di tanah kelahirannya. "Ada keberulangan, artinya ada slow genoside," ujarnya

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua Barat sejak Desember 2018 meninggalkan trauma yang sangat mendalam pada masyarakatnya. Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Kemanusiaan Nduga menuntut dan menyatakan sikap untuk menarik militer TNI/ Polri dari Nduga dan seluruh tanah Papua; menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur; cabut Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2013; menghentikan semua bisnis militer dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nduga; kembalikan 40.000 (empat puluh ribu) lebih pengungsi yang tersebar keluar Nduga; buka akses bantuan kemanusiaan dan jurnalis nasional maupun internasional ke Nduga; usut tuntas seluruh pelanggaran HAM di Papua; tangkap dan adili pelaku pelanggaran HAM, dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

Penarikan personil militer TNI/ Polri dari Nduga dan tanah Papua merupakan tuntutan yang paling diinginkan mahasiswa dan masyarakat.

“Persoalan di Nduga dimulai dari Papua yang ingin merdeka. Kami tahu bagaimana trauma yang dihadapi warga saat militer TNI/ POLRI membakar rumah-rumah warga. Sudah 40.000 (empat puluh ribu) lebih orang mengungsi akibat kejadiaan ini. Persoalan Papua merupakan persoalan sejarah. Yang paling kami inginkan adalah militer ditarik dari tanah kelahiran kami,” imbuhnya.

Mahasiswa lainnya menyampaikan keluh kesahnya sebagai mahasiswa yang terancam Drop Out (DO) karena tidak bisa membayar uang SPP. Satu-satunya harapan mereka adalah orang tua yang pada kenyataannya saat ini tidak bisa bekerja karena harus berada di pengungsian. Tidak hanya itu, banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Sebagai perwakilan Komnas HAM, Ridha Wahyuni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa Nduga yang sudah datang ke Komnas HAM.

“Sebagai bentuk penghargaan kita, terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sudah datang kesini. Kami sudah melakukan kewenangan kami sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999,” ungkap Ridha.

Lebih lanjut Ridha menyampaikan hasil kerja Komnas HAM terkait permasalahan di Nduga, Papua.

“Kami sudah ke Jayapura untuk minta klarifikasi dan mengidentifikasi data-data yang diperoleh dari teman-teman yang mengadu ke Komnas HAM, terkait masalah kemanusiaan di Nduga. Kami juga akan mengadakan dialog kemanusiaan pada 5 Agustus untuk membahas apa yang akan dilakukan teman-teman NGO dan Komnas HAM terkait dengan masalah kemanusiaan di Nduga,” jelas Ridha.

Ridha melanjutkan bahwa Komnas HAM sudah melakukan beberapa langkah terkait permasalahan yang tengah dihadapi warga Nduga.

“Kami sudah melalukan beberapa langkah, kami bersurat kepada beberapa kementerian-kementerian terkait untuk segera mendorong bantuan kemanusiaan sampai di Nduga. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK untuk segera mengkoordinir kementerian dan dinas-dinas terkait segera memberi supplybantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan segera menyelesaikan permasalahan di Nduga,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Ridha menyampaikan harapannya bahwa perlu ada kerjasama, seperti dalam penyelesaian permasalahan di Nduga dan penyaluran bantuan-bantuan kepada pengungsi. (Tari/AM/IW/ibn)