Latuharhary – Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Sandrayati Moniaga,
terlibat langsung dalam dialoq umum yang mengangkat tema “2 (Dua) Dekade Gerakan Masyarakat Adat dan Proyeksi Pemerintahan
Jokowi- Ma'ruf", bertempat di
Pelataran Aula Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, pada Jumat (9/8/2019).
Dialog ini merupakan rangkaian
acara perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang bertepatan dengan 20 tahun
perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.
"Pada tataran normatif dan tataran
konstitusi, keberadaan masyarakat hukum adat tidak dipertanyakan lagi,"
terang Sandrayati.
Kendati telah diakui oleh negara,
namun data AMAN menjelaskan bahwa 125 masyarakat adat di 10 wilayah masih menjadi
korban kriminalisasi di kawasan hutan. Mereka berada di Bengkulu, Sumsel,
Sumut, Kalsel, Kaltara, NTB, NTT, Sulsel, Sulteng hingga Maluku Utara. Pasal
pidana yang digunakan untuk menjerat mereka yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.
Padahal, lanjut Sandra,
perlindungan terhadap masyarakat adat juga terdapat dalam Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2). Ayat (1)
berbunyi: "Dalam rangka penegakan
HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”. Sementara pada Ayat (2)
dinyatakan bahwa "Identitas budaya
masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras
dengan perkembangan zaman”.
Kurangnya perhatian dari
pemerintah, menurut Sandra, perlu diintervensi oleh masyarakat adat dan
kelompok masyarakat sipil. Terutama dalam merealisasikan RUU Masyarakat Adat,
RUU Kehutanan, dan RUU Pertanahan. Lantaran selama ini kerangka aturan tersebut
telah menjadi akar konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan
perkebunan dan tambang yang diberi konsesi industri ekstraktif.
Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi
mengakui, sejak tahun 1999 pihaknya memperjuangkan RUU tersebut. Akan tetapi, kondisi
yang berkembang justru memperlihakan bahwa perjuangan Masyarakat Adat
Nusantara masih cukup panjang.
"Tapi kita harus berjuang,
di bawah harus kuat, di atas harus kuat, kita ubah peraturan, tapi harus ada
yang ditengah-tengah, bisa masyarakat sipil, LSM, atau kelompok-kelompok
pemuda, dan legislator," lanjut Sandra menyemangati.
Ia melihat banyak ruang untuk
mendorong terwujudnya RUU Masyarakat Adat, antara lain mendorong pengakuan hukum mengenai hak atas
wilayah adat dan sumber daya alam dalam bentuk peraturan di tingkat lokal dan
mendorong Presiden RI untuk menyelesaikan konflik agraria.
Sebagaimana diketahui, RUU
Masyarakat Adat yang diwacanakan bakal melindungi keberadaan ribuan masyarakat
adat di Indonesia, masih harus diperjuangkan. Komnas HAM menjadi salah
satu lembaga negara independen yang mendukung pemenuhan hak-hak ekonomi,
sosial, dan budaya (ekosob) masyarakat adat. (SP/IW)
Short link