Bandung – Komnas HAM RI menghadiri acara Halal Bihalal Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Task Force Jawa Barat, bertempat di Atrium Braga City Walk Bandung Jawa Barat, pada Minggu ((30/6/2019).

Sebagai pembicara, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, berkesempatan hadir bersama sekitar 200-an orang perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajarannya.

Keterlibatan Komnas HAM dalam acara ini, lantaran kontribusinya dinilai sangat penting pada gelaran Pemilu 2019 lalu. Komnas HAM melalui Tim Pemantau Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, telah melakukan investigasi dan menyampaikan hasilnya kepada publik terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pemilu 2019 tersebut. Salah satu laporan yang mencuat dan menyita perhatian publik adalah terkait kasus kematian dan sakit yang diderita ratusan petugas KPPS, PPS, PPK, Pengawas dan Petugas Keamanan yang bertugas selama penyelenggaraan pemilu 2019.

Taufan menegaskan tentang tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi para pelaksana pemilu. “Komnas HAM menilai bahwa pelaksanaan pemilu harus terus dikawal oleh lembaga negara terkait. Komnas HAM beserta pihak terkait turut mencermati evaluasi proses kerja,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Taufan juga menanggapi perihal sikap pemerintah dalam merespon peristiwa kerusuhan 21-23 Mei 2019 khususnya terkait kebijakan pembatasan akses media sosial untuk menekan menyebarnya berita-berita hoax. "Seharusnya pemerintah fokus pada penegakan hukum. Pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia perlu dilakukan hanya jika terdapat gangguan terhadap keamanan nasional. Pembatasan yang dilakukan pemerintah tersebut (pembatasan akses media sosial) dapat digolongkan sebagai pembatasan hak asasi manusia,” jelasnya.

Di akhir paparannya, ia juga menekankan agar setiap pemerintah daerah memiliki regulasi terkait hak asasi manusia. "Pemda perlu memiliki regulasi yang menjamin penghormatan hak asasi manusia di daerahnya sehingga tidak ada lagi persekusi dan diskriminasi terhadap siapapun,” harapnya.

Tampak hadir perwakilan tim kampanye daerah (TKD) 01 Jabar Abdi Yuwana; wakil badan pemenangan nasional (BPN) 02 Jabar Bucky Wibawa Karya Guna; Ketua Pusat Studi Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi; serta perwakilan Bawaslu Jabar, akademisi, aktivis, tokoh agama, tokoh budaya, unsur partai dan anggota legislatif terpilih, perwakilan pers, jaringan lintas agama, jaringan pemuda dan aliansi mahasiswa.

Pada kata pembukaan, Koordinator Task Force Jawa Barat Ni Luh Gusti Madewanti, menyampaikan bahwa upaya rekonsiliasi ini dilakukan agar tercipta kehidupan politik yang damai tanpa saling menghujat. “Rekonsiliasi yang ditawarkan ini, agar seluruh elemen bangsa mengagendakan kembali berbagai masalah bangsa yang kian bervariasi dan penuh dengan tantangan. Persatuan adalah kunci bagi berdaulatnya sebuah negara. Perpecahan yang terjadi tentu hanya akan menambah daftar permasalahan sebuah negara, sehingga penting kiranya rekonsiliasi dilakukan agar tercipta kehidupan politik yang damai tanpa saling menghujat,” paparnya. (Egi/IW/ENS)