Kabar Latuharhary – Ratusan perwakilan Kabupaten/Kota di Indonesia dan 30 (tiga puluh) perwakilan negara-negara di dunia akan meramaikan kegiatan Festival HAM 2019 yang akan diselenggarakan di Jember, Jawa Timur, pada tanggal 19-21 November 2019.
Hal ini dikemukan oleh Mugiyanto (Senior program officer human rights and democracy department INFID) mewakili panitia pelaksana Festival HAM 2019 yang merupakan kolaborasi antara Komnas HAM, INFID, dan Pemerintah Kabupaten Jember pada jumpa pers di Gedung Komnas HAM RI, pada Kamis (14/11/2019).
“Sudah ratusan perwakilan Kab/Kota Indonesia memberikan konfirmasi kehadirannya kepada kami, meliputi Walikota, Bupati, hingga staf-stafnya. Selain itu, Festival HAM 2019 ini juga akan dihadiri oleh 30 perwakilan luar negeri, baik dari Eropa, Amerika, dan Asia,” ungkap Mugiyanto kepada para Jurnalis yang hadir.
Lebih lanjut, Mugiyanto memaparkan bahwa beberapa Kepala Daerah yang menghadiri kegiatan Festival HAM juga dalam rangka menandatangani Nota Kesepahaman terkait komitmen mengadopsi kerangka Human Right Cities dalam pengelolaan daerahnya masing-masing. Sementara kehadiran perwakilan negara-negara asing, khusunya yang berasal dari kawasan Asia, adalah dalam rangka mempelajari praktik baik yang telah diterapkan oleh beberapa kota di Indonesia dalam mengimplementasikan HAM di tingkat lokal.
Perlu disampaikan bahwa jumpa pers dengan tema Festival HAM 2019 “Kolaborasi Stategis Komnas HAM, INFID, dan Pemkab Jember” ini turut menghadirkan Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara (Koordinator Pemajuan HAM), dan Sugeng Bahagijo (Direktur INFID).
Koordinator Pemajuan HAM yang juga Komisioner Subkomisi Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara, menjelaskan bahwa inisiatif terselenggaranya kegiatan ini beriringan dengan Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Laporan tersebut menyebutkan bahwa target PBB tahun depan ialah membuat resolusi peranan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Indonesia melalui Kabupaten Pakpak Bharat disebutkan sebagai salah satu pemerintah lokal di dunia yang telah menggunakan otoritasnya untuk merumuskan peraturan lokal terkait HAM.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menjelaskan bahwa dimensi hak asasi manusia sangatlah luas. Beliau juga menegaskan bahwa ketika Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan yang betajuk Festival HAM, bukan berarti tugas-tugas Komnas HAM terkait penanganan pelanggaran HAM akan terabaikan.
“hak asasi manusia itu dimensinya sangat luas, bukan hanya sekedar penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terkait kasus-kasus tersebut kami akan tetap memantau, memberikan peringatan, bahkan ketika terjadi pelanggaran HAM yang berat, kami melakukan penyelidikan. Penangganan pelanggaran HAM yang berat adalah salah satu isu strategis Komnas HAM, oleh karenanya akan terus kami kerjakan,” tegas Taufan.
Terkait pembangunan berbasis HAM, lanjut Taufan, kerap kali pengambil kebijakan baik di level pusat maupun daerah, tidak menggunakan standar hak asasi manusia dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu menjadi tugas Komnas HAM untuk memberikan pemahaman standar HAM bagi para pemangku dan pengambil kebijakan.
“Penting bagi para pengambil kebijakan, para pelaksana dan para pemangku kewajiban negara ini, baik di pusat maupun daerah, untuk memiliki pemahaman yang kuat terkait hak asasi manusia terlebih ketika mengambil suatu kebijakan,” tegas Taufan.
Pada kesempatan yang sama, Sugeng Bahagijo menjelaskan bahwa kegiatan Festival HAM 2019 akan menjadi ajang berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sugeng juga menuturkan bahwa perwakilan dari beberapa negara juga ingin belajar dari Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM.
“Hal menarik dari Festival HAM ini adalah tampak adanya minat yang sangat besar dari dunia international untuk belajar pengalaman nyata kabupaten/kota di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan berbasis hak asasi manusia,” jelas Sugeng. (Radhia/Ratih/ENS)
Short link
