Jakarta - Isu Papua menjadi salah satu perhatian khusus Komnas HAM.
"Kami datang ke sini ingin berdialog terkait kondisi masyarakat adat di berbagai tempat di Papua," ucap Tigor Hutapea perwakilan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM Amiruddin di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Menteng, Jakarta (7/11/2019).
Tigor menyampaikan adanya kebijakan program dan perizinan pengelolaan serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di wilayah Papua merugikan masyarakat adat. "Masyarakat adat menjadi korban investasi perkebunan, ekspansi wilayah adat, pelanggaran tidak sedikit. Ini masalah besar bagi Masyarakat Adat Papua," terang Tigor.
Salah satu masyarakat adat Papua, Same menerangkan adanya tekanan dan permasalahan karena aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat. "Investasi usaha perkebunan, pembalakan kayu pertambangan yang melibatkan pemilik modal besar," ucap Same.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan program dan investasi industri dari perusahaan dilakukan dengan cara tidak adil, melanggar, dan mengabaikan hak asasi manusia serta mengancam ekosistem sebuah lingkungan.
Oleh sebab itu, Masyarakat Adat Papua yang terdiri dari Masyarakat Adat Papua Kabupaten Boven Digoel, Merauke, Tambrauw, Sorong dan Sorong Selatan berharap mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak dasar orang asli Papua. Menghentikan pemberian izin dan ekspansi usaha yang mengancam hilangnya hak atas tanah adat. Menyelesaikan konflik terkait tanah adat, kekerasan dan pelanggaran HAM. Penegakan hukum serta mengakui dan menetapkan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat.
Menanggapi hal tersebut, Amiruddin menyampaikan bahwa Komnas HAM memiliki perhatian khusus terhadap Papua. "Kami akan menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi agar pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang perlu segera dilakukan," tegas Amir.
Komnas HAM berupaya untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk penyelesaian kasus di Papua. "Kita akan terus mencari jalan untuk penyelesaian. Saya akan berkomunikasi dengan Menkopolhukam maupun pemda setempat," papar Amir.
Ia juga menyampaikan akan meneruskan keluhan-keluhan masyarakat adat Papua tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo. "Permasalahan Papua harus menjadi perhatin semua pihak terkait, termasuk presiden," tegas Amir.
Diakhir pembicaraannya, Amir mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. "Terima kasih atas harapan ke Komnas HAM untuk menjembatani permasalahan tersebut," ucap Amir. (AM/IW)
Short link
