Matahari bersinar cukup terik namun helai dedaunan dari pepohonan yang rimbun di sekitar halaman Komnas HAM cukup sukses menghadang teriknya matahari yang terasa membakar kulit. Kala itu baru saja selesai waktu shalat Jumat. Tampak sekelompok remaja tanggung yang menamakan dirinya Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KoMPAN) mendatangi Komnas HAM. Mereka membawa sejumlah atribut, mulai dari spanduk, bendera dan pengeras suara. Tampak sekali raut kebingungan di wajah mereka. Sembari mengangkat spanduk dan bendera aliansi, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komnas HAM pada jumat (21/06/19).

Seperti demonstrasi yang digelar beberapa hari terakhir, demostrasi kali ini pun mengusung advokasi bagi aparat TNI-POLRI terkait peristiwa 21-22 Mei 2019 lalu. Mereka menuntut agar Komnas HAM yang menjadi andalan para korban khususnya yang teridentifikasi mengalami pelanggaran hak asasi manusia, juga memikirkan nasib para korban dari pihak TNI/Polri.

Demo yang dikoordinir oleh M. Tebe tersebut juga menitik beratkan pada demokrasi yang sehat tanpa adanya tindakan anarkis karena kerusuhan yang berlangsung pasa 21 s.d. 22 Mei 2019 lalu dan menyebabkan sejumlah korban berjatuhan, dinilai sebagai gagalnya pesta demokrasi yang sehat.

“Terlebih lagi adanya korban dari pihak Aparat TNI-Polri yang tidak diperhatikan, menyiratkan adanya ketimpangan pada fungsi Komnas HAM dalam mengkaji dan meniliti permasalahan HAM pada peristiwa tersebut,” tegas Tebe.

Para demonstran melalui orasinya menyampaikan bahwa silih bergantinya para demostran mendatangi kantor Komnas HAM, mengisyaratkan adanya ketidakmampuan Komnas HAM dalam mengkaji dan meneliti permasalahan kerusuhan tersebut. Terlebih lagi karena mereka menilai adanya tebang pilih dalam penyelesaian persoalan kerusuhan yang hanya memfokuskan pada korban pendemo. KoMPAN menyampaikan harapannya agar Komnas HAM bersikap profesional dan adil dalam menangani kasus 21 dan 22 Mei tersebut.

Tak lama berselang, pekarangan Komnas HAM yang sejuk kembali didatangi oleh pendemo. Kali ini dari pihak yang menamkan diri Dewan Pusat Konsorsium Mahasiswa Jakarta (KMJ). Sedikit berbeda dengan pengaduan-pengaduan sebelumnya, demo kali ini hanya diikuti oleh segelintir orang (sebut : 4 orang) saja.

Mereka melayangkan 5 (lima) tuntutan yaitu mendesak Presiden RI (Joko Widodo) segera memecat Tito Karnavian dengan cara tidak terhormat, meminta Ombusman RI segera memanggil Kapolri, mendesak Komnas HAM agar membentuk tim pencari fakta, mendesak KPK RI segera menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran keamanan di tubuh polri, serta meminta Kapolda dan Kokar Brimob segera dicopot dari jabatannya.

Kiranya peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi Komnas HAM. Minimal, pasca peristiwa tersebut, pelataran kantor Komnas HAM tidak pernah sepi dari aksi demonstrasi dari berbagai pihak baik yang mewakili pihak TNI/Polri maupun yang menyampaikan aspirasi dari sisi masyarakat korban.  (Ferry/Radhia/ENS)