Pekan
lalu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, berkesempatan menjadi salah
satu partisipan side-event Asia Pacific Forum on Sustaitable Development
(APFSD) Ke-6 yang diselanggarakan di United Nation Convention Center, Bangkok,
Tailand. APFSD yang selenggarakan dari 27 s.d. 29 Maret 2019 merupakan platform regional paling inklusif tentang
pembangunan berkelanjutan di Asia dan Pasifik dan diselenggarakan oleh United Nation Economic
and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).
Side-event
yang judul “Empowering the most
marginalized and ensuring inclusiveness and equality: Realizing the SDGs
through Human Rights” merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman dengan The
Danish Institute of Human Rights (DIHR) sebagai pengorganisir acara. Side-event
ini mensoroti keterkaitan antara Sustainable Development Goals (SDGs) dengan
hak asasi manusia.
Dalam
side-event yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Maret 2019, Komnas HAM
menyoroti aspek demografi sebagai salah satu pendekatan dalam memantau
implementasi SDGs di Indonesia. “Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar
dan beragam. Terdiri lebih dari 1.300 suku bangsa dan 600 bahasa daerah,” ujar
Beka saat memberikan alasan mengapa pendekatan aspek demografi tepat untuk
Indonesia. Selain itu, pendekatan demografi dapat melenggakapi kebutuhan data
penduduk yang menjadi salah satu hambatan memantau implementasi SDGs di
Indonesia.
Pendekatan
dengan aspek demografi ini merupakan hasil penelitian Lembaga Demografi FEBUI.
Penelitian tersebut menggunakan basis data indikator SDGs dan HAM yang
dikembangkan oleh Komnas HAM dan UNESCO dari tahun 2017.
Selain dari Indonesia, hadir pula perwakilan dari Filipina dan Thailand yang masing-masing fokus kepada isu masyarakat adat dan pembela HAM (human rights defender) sebagai panelis. Selain itu, dari DIHR juga memperkenalkan basis data indikator SDGs dan HAM yang mereka kembangkan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam memantau implementasi SDGs. Selain mengkaitkan indikator SDGs dan hak asasi manusia, basis data ini juga mengkaitkan rekomendasi-rekomendasi yang dikelurkan oleh PBB terkait dengan SDGs.
SDGs
sendiri merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi 17 tujuan dengan
capaian yang teratur dan tenggat yang telah ditentukan PBB sebagai agenda
pembangunan dunia. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals
(MDGs) yang telah berakhir pada 2015. Sedangkan SDGs dimulai dari 2015 dan akan
berakhir pada 2030. (Nur Afifa Fauzia).