Latuharhary – Komnas HAM meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) untuk mendorong penanganan permasalahan kemanusiaan yang telah ditimbulkan oleh tragedi kekerasan di Puncak Kabo Distrik Mbua Kabupaten Nduga Papua beberapa waktu lalu, pada rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK RI, Jumat 15 Maret 2019.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK RI, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM RI yang diwakili oleh Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM dan Staf Pemantauan, mendorong agar pihak-pihak yang berwenang khususnya jajaran kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang cepat, segera, namun terukur guna menangani permasalahan kemanusiaan yang telah terjadi dan masih berlangsung di Nduga saat ini. 

Perlu disampaikan bahwa pada pertemuan tersebut, Komnas HAM RI telah menyampaikan kerusakan dan dampak kemanusiaan yang telah ditimbulkan akibat peristiwa kekerasan yang terjadi di Puncak Kabo Distrik Mbua Kabupaten Nduga Papua, pada 1 s.d. 2 Desember 2018 lalu, khususnya bagi para ibu dan anak-anak.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kemenko PMK RI, melalui Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, meminta kepada jajaran Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA agar segera melakukan koordinasi dan terus memonitor perkembangan terkini di Nduga. 

Kedua kementerian ini juga telah diminta untuk melakukan identifikasi secara komprehensif terkait kebutuhan-kebutuhan prioritas guna menjadi acuan dalam menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan segera agar permasalahan ini dapat tertangani dengan baik.

Terkait hal ini, Komnas HAM RI akan terus melakukan pantauan terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Nduga terutama terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah RI dalam menangani masalah kemanusian di kawasan ini.

Rapat koordinasi tersebut digagas oleh Komnas HAM RI sebagai tindak lanjut dari hasil komunikasi yang telah dilakukan dengan pihak Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih XVII, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua, Para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di  Jayapura.(RDA/ENS)