Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang didampingi oleh Kabag Kerjasama Sasanti Amisani, hadir mewakili Komnas HAM. Di dalam pertemuan ini, para perwakilan NHRI melaporkan aktifitas yang telah dilaksanakan berdasarkan mandatnya serta menyampaikan pula hambatan dan tantangan yang mereka hadapi.

Asia Pacific Forum (APF) yang selama ini memberikan bantuan teknis dan konsultatif bagi NHRI juga menyampaikan laporannya selama kurun waktu 2017-2018. Dalam pertemuan ini, APF menekankan kembali pentingnya agar semua NHRI yang menjadi anggota APF mengacu kepada Rencana Strategis APF 2015-2020.

Diskusi hari pertama menyinggung antara lain tentang pentingnya membangun NHRI yang lebih kuat di kawasan Asia Pasifik.  APF selalu bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah di negara setempat dan masyarakat setempat dalam rangka mendukung NHRI di suatu negara, serta memberi rekomendasi yang bertujuan untuk mendukung keberadaan dan kerja suatu NHRI. Saat ini APF sedang melaksanakan penilaian kapasita antara lain terhadap Myanmar National Human Rights Commission (November 2018) dan India (Desember 2018).

Beberapa kerjasama yang sedang dilaksanakan oleh APF antara lain adalah kerjasama dengan Danish Institute of Human Rights (DIHR) terkait isu lingkungan. Isu lingkungan mendapatkan perhatian di beberapa NHRI terutama yang berada di kawasan Pasifik. Isu gender (gender mainstreaming) yang sudah lama menjadi perhatian APF, tetap menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan juga oleh NHRI, terutama terkait dengan pelayanan publik di masing-masing negara.

APF yang memiliki sekretariat kecil sedang melihat kemungkinan untuk bekerjasama yang lebih luas di kawasan Afrika dan Amerika (cross regional). Untuk mendukung hal ini, APF terus meningkatkan kapasitasnya. Pada tahun ini pula, APF melakukan Joint Evaluation terhadap NHRI yang menjadi anggotanya. Komnas HAM menjadi salah satu pihak yang diwawancarai pada Kamis, 20 September 2018.

Beberapa isu yang diidentifikasi pada sesi ini antara lain adalah lambatnya tanggapan kantor OHCHR dalam merespon permasalahan di beberapa NHRI (Sri Lanka) dan permasalahan yang dihadapi oleh NHRI karena masih banyak negara masih menolak prinsip-prinsip hak asasi manusia (Jordan).

Pertemuan dengan beberapa NGO, antara lain dari ANNI dan Forum Asia, dilaksanakan pada hari kedua pada 19 September 2018. Dalam pertemuan ini perwakilan dari NGO mengangkat isu tentang pentingnya berjejaring dengan APF dan NHRI, terutama terkait dengan isu perlindungan terhadap Human Rights Defenders. Beberapa negara seperti India masih memiliki undang-undang yang mengancam Human Rights Defenders, seperti India yang memiliki National Security Act.

Jordan mengemukakan pentingnya untuk memperhatikan isu seperti fundamental freedom, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan dalam kerjasama antara APF, NHRI dan NGOs. Untuk jangka waktu dekat perlu ada strategi yang lebih baik di kawasan Asia Pasifik. Terhadap kerjasama antara APF dan NGO di masa mendatang, APF mengharapkan peran yang lebih aktif dari NGO untuk merespon aktifitas terkait kegiatan bersama yang disampaikan oleh APF. (Santi)