Harus ada integrasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani dan menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di Indonesia.
Demikian penegasan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat menyampaikan pidato pembukaan Festival HAM Indonesia (FHI) 2018 di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa (13/11).
Acara pembukaan FHI 2018 dihadiri oleh ratusan tamu undangan dan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dan terdiri atas berbagai macam organisasi baik pemerintah maupun di luar pemerintahan.
Menurut Ahmad Taufan, integrasi antara pusat dan daerah harus dilakukan karena negara ada keterbatasan sumber daya, sementara intensitas dan ragam jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin banyak.
Pemerintah daerah - menurut data pengaduan Komnas HAM - menjadi salah satu pihak yang terbanyak diadukan oleh masyarakat karena diduga banyak melanggar HAM.
Untuk itu, upaya mengurangi pelanggaran HAM dan memajukan HAM salah satunya bisa ditempuh dengan terus mengarusutamakan pembentukan Kabupaten/Kota HAM di seluruh pelosok tanah air.
"Pemerintah pusat dituntut pro aktif untuk mendorong pemerintah daerah agar mau dan siap menjadi kabupaten/kota HAM," ujar Taufan.
Kabupaten/Kota HAM adalah kabupaten/ kota yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai pijakan atau dasar dalam pembuatan kebijakan, pembuatan program kerja, dan implementasi pembangunan.
Kabupaten Wonosobo adalah contoh yang baik sebagai Kabupaten HAM, oleh karena telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, memiliki Komisi HAM Wonosobo Ramah HAM, Pusat Kajian Hukum dan HAM di Universitas Sains Al Quran (Unsiq) Wonosobo, dan muncul banyak komunitas peduli HAM.
“Apa yang dilakukan Wonosobo senafas dengan yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa yaitu menjadikan nilai-nilai HAM, yakni keadilan, partisipatif, inklusif, dan transparan sebagai dasar dalam melakukan pembangunan,” ucap Ahmad Taufan Damanik memberikan apresiasinya.
Lebih lanjut Ahmad Taufan mengatakan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo perlu untuk ditiru oleh kabupaten/kota yang lain. Saat ini sudah ada puluhan kabupaten/kota yang mencanangkan diri sebagai kabupaten/kota HAM. Tapi jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan karena di Indonesia ada lebih dari 514 kabupaten/kota.
"Forum Festival HAM Indonesia (FHI) 2018 merupakan ajang untuk mengingatkan semua pihak dan berbagi pengalaman agar tidak lagi melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk apapun," tegas Ahmad Taufan.
Ia sekaligus mengingatkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. "?asih ada lebih dari tujuh kasus pelanggaran berat HAM yang mengendap di Jaksa Agung. Masih terus muncul kasus di bidang agraria, meningkatnya kekerasan antar masyarakat, dan lain-lain," papar Taufan.
FHI 2018 adalah kegiatan kerja bersama antara Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo.
FHI 2018 mengusung tema “Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan” berlangsung pada 13 - 15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah.
Pembukaan FHI 2018 diawali dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pertunjukan nyanyian dari Paduan Suara dari Pemkab Wonosobo, pertunjukan lagu dan tarian medley dari komunitas penyandang disabilitas.
Setelah itu, Eko Purnomo selaku Bupati Wonosobo memberikan sambutan, “Semoga FHI 2018 mampu meningkatkan partisipasi seluruh komponen di Wonosobo untuk mewujudkan Wonosobo sebagai Kabupaten HAM,” katanya.
Usai sambutan dari Bupati Wonosobo, acara selanjutnya adalah pidato sambutan sekaligus pembukaan acara yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM.
Usai pembukaan, acara diteruskan dengan pidato kunci yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. (Rusman Widodo)
Short link
