Kegiatan ini diikuti oleh jaringan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian, Lembaga dan Provinsi, yang diisi dengan pameran PPID, diskusi forum PPID, seminar dan lomba-lomba.

Saat membuka acara Forum Komunikasi PPID, Kamis (27/8/2018), Wakil gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Robertinus Isdius (Staf Ahli) mengatakan, sangat terhormat Pontianak menjadi tuan rumah peringatan RTKD tahun 2018, apalagi PPID Provinsi Kalbar masih terbilang baru dibentuk sejak tahun 2011. “Tetapi sudah bisa masuk meraih prestasi sebagai peringkat pertama penilaian keterbukaan informasi dalam kategori Provinsi tahun 2017,” ujarnya.

Forum Komunikasi PPID (FKPPID) dibentuk tahun 2015 melalui Peraturan Kementerian Kominfo nomor 14 tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik. FKPPID ini dibentuk untuk menfasilitasi kegiatan seluruh PPID dan solusi komunikasi permasalahan yang dialami PPID.

Ferdinandus Setu, selaku Ketua Umum FKPPID yang baru ditunjuk mengharapkan dukungan dari semua PPID untuk Ikut serta menguatkan peran tugas dan tanggung jawab setiap pengelola. Pengurus FKPPID bertugas selama empat tahun, dan dapat dipilih kembali setelah melalui rapat anggota FKPPID.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemen Kominfo, Selamatta Sembiring mengatakan, perlu adanya sinergi kegiatan monev PPID yang dilaksanakan oleh Kementrian Kominfo dan Komisi Informasi untuk memperkuat penerapan Undang-Undang tentang Keterbukan Informasi Publik.

“Penguatan PPID dilaksanakan melalui sarana dan prasarana, aplikasi dan kampanye,” tambah Selamatta Sembiring.

Beberapa rencana tahun 2019 sudah dibuat, diantaranya ditargetkan untuk membuat aplikasi pengelolaan informasi dan pemantauan PPID, rapat kerja dan koordinasi FKPPID, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan serta penyusunan panduan / pedoman bagi anggota FPPID.

Peringatan hari hak untuk tahu ini dihadiri oleh PPID Komnas HAM yang diwakilkan oleh Martin dan M. Arifin dari Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalbar. (Auf)