Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) pada Kamis (9/8/18).
Kedua pimpinan lembaga negara tersebut membahas dan mendiskuskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan pembenahan kelembagaan Komnas HAM.
Menteri Asman Abnur merespon positif tekad Komnas HAM untuk melakukan pembenahan kelembagaan dan SDM di berbagai lini.
Menteri meminta supaya Komnas HAM memperbaiki kinerja dan akuntabilitasnya (LKIP) minimal B, sebagai salah satu faktor pendongkrak remunerasi pegawai.
Terkait dengan tunjangan kinerja, Menteri Asman menegaskan bahwa hal itu terkait dengan capaian kinerja indvidu atau prestasi pegawai.
Komnas HAM juga diminta segera mengusulkan wilayah Zona Integritas dan menyiapkan dokumennya termasuk penilaian pihak luar utk wilayah bebas korupsi dan melakukan asesmen terhadap seluruh pegawai dan pejabat untuk mengetahui bakat, minat dan kompetensi, termasuk untuk PTT (PPNPN).
Selain hal itu, juga diminta dukungan bagi pembentukan jabatan fungsional Komnas HAM yaitu mediator dan penyelidik HAM.
Hadir dalam pertemuan tersebut para pejabat Kemenpan RB yakni Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ir. Adi Junjunan Mustafa, M. Sc.
Sedangkan dari Komnas HAM juga hadir Wakil Ketua Internal Hairansyahn, Komisioner Munafrizal Manan, Sesjen Tasdiyanto, dan Kepala Bagian Kepegawaian Risma Yetti Idris. (RYI/Egi)
Short link
