Menindaklanjuti pertemuan antara pimpinan Komnas HAM dan Markas Komando Korps Brimob beberapa waktu yang lalu, pada Rabu (13/9/17) di Komnas HAM, diselenggarakan pertemuan untuk membahas persiapan Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) Penyusunan Buku Saku dan Manual Pelatihan HAM untuk Brimob.
Hadir dalam kegiatan yang dibuka oleh Komisioner Roichatul Aswidah itu, perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Mako Brimob, Divisi Propam Polri, ICRC, UNDP, dan staf Komnas HAM dari Bagian Penyuluhan dan Bagian Pengkajian.
Roichatul menandaskan bahwa Komnas HAM berkomitmen dan berkewajiban untuk membentuk Polri yang profesional, handal, dan menjunjung tinggi hukum dan HAM.
"Pelatihan HAM dilakukan untuk Brimob karena merupakan organ strategis di dalam Polri yang harus dibekali dengan pemahaman HAM yang memadai," ujar Roicatul.
Sedangkan Mimin Dwi Hartono, Plt. Kabag Penyuluhan menyampaikan harapannya, agar pertemuan ini bisa menghasilkan kesepakatan atas alur dan isi Lokalatih yang akan dilaksanakan di Bogor pada 3-6 Oktober 2017.
"Kami meminta masukan dan saran dari para peserta agar materi yang akan dibawakan dalam Lokalatih nanti sesuai dengan kebutuhan Brimob," tandas Mimin.
Dalam pertemuan yang dipandu oleh Abiyoga dan Ria Prastawa, Penyuluh Komnas HAM yang sejak beberapa tahun terakhir menangani program Polisi Berbasis HAM, Kombes Setiyana selaku Kabag HAM Divkum Polri menambahkan harapannya, agar buku saku dan manual yang dibuat nanti dapat membantu praktek bagi anggota Brimob ketika bertugas di lapangan.
Sedangkan AKBP Irwan Jaya, Koordinator Insruktur Brimob menyampaikan, harapan adanya buku saku sangat besar untuk meminimalkan pelanggaran HAM oleh anggota. "Kami meminta dari Divisi Propam terlibat dalam merumuskan buku saku agar ada persepsi yang sama dengan kami," ujar Irwan.
Sementara itu, Sony dari ICRC memaparkan, bahwa lembaganya telah mempunyai program kerjasama dengan Brimob sejak 2011. "Kami sedang mengembangkan media pelatihan yang lebih efektif, misalnya melalui film," ujar Sony.
Bulan dari UNDP menambahkan apresiasinya atas kegiatan yang akan dilaksanakan, karena sangat bermanfaat bagi anggota Brimob ketika bertugas di lapangan. "Namun, harus ada monitoring dan evaluasi agar kegiatan bisa diukur hasil dan dampaknya," kata Bulan.
Dalam pertemuan, peserta sepakat bahwa Lokalatih akan diadakan pada 3-6 Oktober 2017 di Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komnas HAM dengan dukungan dari OHCHR dan UNDP. (MDH)
Hadir dalam kegiatan yang dibuka oleh Komisioner Roichatul Aswidah itu, perwakilan dari Divisi Hukum Polri, Mako Brimob, Divisi Propam Polri, ICRC, UNDP, dan staf Komnas HAM dari Bagian Penyuluhan dan Bagian Pengkajian.
Roichatul menandaskan bahwa Komnas HAM berkomitmen dan berkewajiban untuk membentuk Polri yang profesional, handal, dan menjunjung tinggi hukum dan HAM.
"Pelatihan HAM dilakukan untuk Brimob karena merupakan organ strategis di dalam Polri yang harus dibekali dengan pemahaman HAM yang memadai," ujar Roicatul.
Sedangkan Mimin Dwi Hartono, Plt. Kabag Penyuluhan menyampaikan harapannya, agar pertemuan ini bisa menghasilkan kesepakatan atas alur dan isi Lokalatih yang akan dilaksanakan di Bogor pada 3-6 Oktober 2017.
"Kami meminta masukan dan saran dari para peserta agar materi yang akan dibawakan dalam Lokalatih nanti sesuai dengan kebutuhan Brimob," tandas Mimin.
Dalam pertemuan yang dipandu oleh Abiyoga dan Ria Prastawa, Penyuluh Komnas HAM yang sejak beberapa tahun terakhir menangani program Polisi Berbasis HAM, Kombes Setiyana selaku Kabag HAM Divkum Polri menambahkan harapannya, agar buku saku dan manual yang dibuat nanti dapat membantu praktek bagi anggota Brimob ketika bertugas di lapangan.
Sedangkan AKBP Irwan Jaya, Koordinator Insruktur Brimob menyampaikan, harapan adanya buku saku sangat besar untuk meminimalkan pelanggaran HAM oleh anggota. "Kami meminta dari Divisi Propam terlibat dalam merumuskan buku saku agar ada persepsi yang sama dengan kami," ujar Irwan.
Sementara itu, Sony dari ICRC memaparkan, bahwa lembaganya telah mempunyai program kerjasama dengan Brimob sejak 2011. "Kami sedang mengembangkan media pelatihan yang lebih efektif, misalnya melalui film," ujar Sony.
Bulan dari UNDP menambahkan apresiasinya atas kegiatan yang akan dilaksanakan, karena sangat bermanfaat bagi anggota Brimob ketika bertugas di lapangan. "Namun, harus ada monitoring dan evaluasi agar kegiatan bisa diukur hasil dan dampaknya," kata Bulan.
Dalam pertemuan, peserta sepakat bahwa Lokalatih akan diadakan pada 3-6 Oktober 2017 di Kota Bogor. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komnas HAM dengan dukungan dari OHCHR dan UNDP. (MDH)
Short link
