Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) sepakat untuk bekerjasama mempromosikan HAM. Nota Kesepahaman antara kedua lembaga itu ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM Nurkholis dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo di kantor Komnas HAM pada Senin (15/5/17).
Kerjasama antara lembaga negara dan jaringan LSM nasional/internasional itu mencakup di bidang bisnis dan HAM serta mendorong pelaksanaan HAM di tingkat pemerintahan daerah melalui Kota/Kabupaten HAM (Human Rights City). Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Wakil Ketua Komnas HAM Muhamad Nurkhoiron disertai staf dan pengurus INFID.
"Kami sedang mendorong Peraturan Presiden tentang Kota/Kabupaten HAM," ujar Sugeng Bahagijo. INFID telah bekerjasama dengan Komnas HAM dalam mempromosikan HRC pada pelaksanaan Festival HAM 2016 di Bojonegoro, Jatim.
Sedangkan Nurkholis menyampaikan adanya gagasan untuk mengumpulkan dan membangun komitmen dengan para bupati/walikota untuk pelaksanaan HAM di daerah. "Mereka bisa kita undang di Komnas HAM," harap Nurkholis. Pemerintah daerah adalah aktor yang paling banyak ketiga yang diadukan ke Komnas HAM selama beberapa tahun terakhir.
Untuk isu bisnis dan HAM, Komnas HAM dan INFID akan mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, ujar Nurkholis. Dengan adanya sinergitas antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil ini diharapkan akan mendorong pelaksanaan HAM secara lebih efektif. (MDH)
Kerjasama antara lembaga negara dan jaringan LSM nasional/internasional itu mencakup di bidang bisnis dan HAM serta mendorong pelaksanaan HAM di tingkat pemerintahan daerah melalui Kota/Kabupaten HAM (Human Rights City). Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Wakil Ketua Komnas HAM Muhamad Nurkhoiron disertai staf dan pengurus INFID.
"Kami sedang mendorong Peraturan Presiden tentang Kota/Kabupaten HAM," ujar Sugeng Bahagijo. INFID telah bekerjasama dengan Komnas HAM dalam mempromosikan HRC pada pelaksanaan Festival HAM 2016 di Bojonegoro, Jatim.
Sedangkan Nurkholis menyampaikan adanya gagasan untuk mengumpulkan dan membangun komitmen dengan para bupati/walikota untuk pelaksanaan HAM di daerah. "Mereka bisa kita undang di Komnas HAM," harap Nurkholis. Pemerintah daerah adalah aktor yang paling banyak ketiga yang diadukan ke Komnas HAM selama beberapa tahun terakhir.
Untuk isu bisnis dan HAM, Komnas HAM dan INFID akan mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM, ujar Nurkholis. Dengan adanya sinergitas antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil ini diharapkan akan mendorong pelaksanaan HAM secara lebih efektif. (MDH)
Short link
