Latuharhary – Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mendistribusikan kurang lebih 9 juta hektar lahan bagi masyarakat sekitar hutan dan kawasan perkebunan khususnya yang selama ini terlibat dalam konflik kepemilikan lahan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat pasca pertemuan dengan Presiden RI dan jajarannya pada acara makan malam di Istana Negara Jakarta menyambut peringatan hari HAM Internasional 10 Desember 2016.

“Komitmen pimpinan negara ini sangat dibutuhkan, terlebih karena kesenjangan penguasaan lahan telah terjadi cukup lama. Bahkan saat ini masyarakat sekitar hutan dan perkebunan telah mengalamilapar lahan. Akibatnya konflik akibat lahan ini semakin berkembang dan cenderung bernuansa kekerasan,” paparnya kepada puluhan jurnalis di Istana Negara Jakarta pada Jumat, 9 Desember 2016.

Imdadun menambahkan bahwa berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi, prioritas pemberian lahan adalah bagi masyarakat yang selama ini terlibat dalam konflik, sengketa dan kekerasan akibat persoalan lahan. “Sebagian dari mereka selama ini mendapatkan pendampingan Komnas HAM,’ pungkasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, lahan tersebut belum dapat didistribusikan karena tengah dipikirkan skema distribusi yang paling efektif agar masyarakat tidak menjual kembali lahan yang diperolehnya sebagaimana yang menjadi sebab kegagalan pendistribusian lahan sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kepresidenan atau Staf Khusus Komunikasi Presiden Johan Budi membenarkan bahwa pemerintah telah mempersiapkan kurang lebih 9 juta hektar lahan yang tersebar di sejumlah kawasan di nusantara.  “Kebijakan ini merupakan bagian dari Reformasi Agraria.  Saat ini pemerintah tengah berupaya agar lahan yang akan diterimakan, tidak dijual kembali oleh masyarakat ,” ungkapnya. (Eva Nila Sari)