• Penulis: Biro Dukungan Penegakan HAM
• Penerbit: KOMNAS HAM
• Tahun Terbit: 2017

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Biro Dukungan Penegakan HAM dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tahun 2016 beserta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Lembaga (LAKIP) Tahun 2016 dengan baik.

Biro Dukungan Penegakan HAM memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi mediasi untuk kasus dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Secara operasional, fungsi dan tugas Biro Dukungan Penegakan HAM semakin meningkat dan kompleks sebagai pelaksana undang-undang no 39 tahun 1999 , undang-undang no. 26 Tahun 2000 tentang fungsi Penanganan Pelanggaran HAM Berat dan undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang fungsi pengawasan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak masyarakat atas penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, maka Biro Dukungan Penegakan HAM melakuakan beberapa program utama : Percepatan, pemajuan dan penegakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu dan masyarakat marjinal dan rentan, penguatan seluruh unsur yang ada di dalam Biro Dukungan Penegakan HAM, Peningkatan profesionalisme SDM, Kecakapan kerja, penguatan aspek hukum dan HAM, pengembangan jejaring kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam Laporan Kinerja ini, Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2016, sekaligus menjelaskan hasil reviu atas Perjanjian Kinerja 2016 yang berisi indikator kinerja yang bersifat outcome dan hamper seluruhnya telah dilakukan Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM pada 2016 serta pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Biro Penegakan Dukungan HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja 2016 ini termasuk dalam kategori penilaian yang baik,

baik secara kualitas maupun kinerjanya.

Jakarta, 25 April 2017

 Biro Dukungan Penegakan HAM