Pernyataan Komnas HAM tentang Ahmadiyah

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl) dan WargaMasyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan pernyataan sebagai berikut...

Intervensi Lisan Komnas HAM atas Universal Periodical Review

Siaran Pers tentang Kenaikan Harga BBM

Pernyataan Pers Bersama tentang Sikap Purnawirawan TNI-POLRI terhadap Pemanggilan Komnas HAM

Tanggal 29 April 2008, sejumlah pengacara, aktivis HAM, dan komponen masyarakat sipil datang ke Komnas HAM untuk menyampaikan pernyataan pers tentang sikap purnawirawan TNI-POLRI terhadap pemanggilan Komnas HAM. Download pernyataan lengkapnya di sini

Konferensi Pers Bulan April 2008

Download

---

Pernyataan Komnas HAM tentang Laporan Pelapor Khusus PBB

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengikuti dengan seksama perkembangan yang terjadi berkaitan dengan pembahasan laporan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan, Mr. Manfred Nowak pada sesi ke-7 Sidang Dewan PBB di Jenewa, 10 Maret 2008.

Konferensi Pers Bulan Februari 2008

Siaran Pers Kasus Lapindo

Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada hari Rabu 13 Pebruari 2008 dengan agenda tunggal: Pembahasan Laporan Tim Komnas HAM Tentang Kasus Lumpur Lapindo, memutuskan dua hal: Pertama, menerima laporan tim dan mengesahkannya menjadi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, membentuk tim baru dengan mandat khusus: melakukan investigasi untuk mengungkap beberapa kejadian yang terkesan misterius baik saat penetapan lokasi sumur Banjarpanji 1, saat pekerjaan pengeboran (sebelum insiden luberan lumpur), saat terjadi insiden dan penangangan dampaknya yang tidak kunjung selesai. Lanjut...

Kajian Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Pada 10 September 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta menyetujui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum (selanjutnya, Perda Tibum) yang diajukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Perda tersebut menggantikan Perda No. 11 Tahun 1988 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga kota Jakarta. Download

PERNYATAAN KOMNAS HAM TENTANG PROSES HUKUM MANTAN PRESIDEN SOEHARTO

Berkaitan dengan munculnya berbagai pendapat terhadap status hukum Soeharto, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut: Bahwa Komnas HAM telah dan sedang melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada masa Orde Baru yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berdasarkan kajian tersebut, diduga bahwa mantan Presiden Soeharto adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. lanjut...

CATATAN AKHIR TAHUN 2007

Tahun 2007 dapat dipandang sebagai titik tolak perkembangan pemajuan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dengan mulai diimplementasikannya Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), 1966 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), 1966, yang keduanya merupakan instrumen HAM internasional utama bagi pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia, pada Oktober 2005 melalui Undang‐Undang No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang‐Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi dan diundangkannya pengesahan kedua Kovenan tersebut maka setiap orang dapat berpegang dan memperoleh jaminan perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budayanya. lanjut...

MATERI KONFERENSI PERS DESEMBER 2007

Download di sini

SIARAN PERS PERINGATAN HARI HAM KE-59

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Pernyataan Umum yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Melalui deklarasi tersebut masyarakat dunia bersepakat untuk menghormati HAM berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan pluralisme. Deklarasi ini mewajibkan semua orang memajukan penghormatan dan menjamin pelaksanaan HAM yang bersifat universal. Tanggal pendeklarasian DUHAM tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia. lanjut...